JK Baru Tahu Reformasi Birokrasi Bagian Tugas Wapres

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait reformasi birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang melayani rakyat merupakan keniscayaan, tapi kenyataan masih jauh dari yang diharapkan. 

"Inti pokoknya bagaimana birokrasi kita yang besar ini dapat efisien, dapat berinovasi, dapat bergerak untuk memajukan bangsa ini," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Saat membuka rapat, JK pun sempat berkelakar baru tahu bertanggung jawab terkait reformasi birokrasi. Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, pun membenarkan hal tersebut.

"Hari ini kita rapat tentang reformasi birokrasi. Jadi, sebagai Wapres juga baru tahu bahwa ini tugasnya Wapres," tutur JK.

Menurut JK, masalah reformasi birokrasi merupakan masalah yang selalu dibicarakan tiap saat. Ia pun menuturkan, tiap negara selalu memiliki masalah birokrasi.

"Jadi tujuannya ini kan pasti menggerakkan sistem pemerintahan yang baik dan efisien," tandas JK.

‎Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi‎ Yuddy Chrisnandi.

Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (Mvi/Sss)