Wagub Djarot: Pejabat Struktural Kepulauan Seribu Miskin Fungsi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat menilai pejabat struktural di Kabupaten Kepulauan Seribu terlalu banyak dibandingkan pejabat fungsional. Dengan adanya hal itu, pihaknya akan merampingkan jabatan di struktural.

"Jadi Kepulauan Seribu ini setelah kita evaluasi itu kan berada di struktur, dan terlalu gemuk di struktur. Kemudian miskin di fungsi, kemudian kita ke depan akan kita balik, kita kayakan fungsinya, kita rampingkan strukturnya," kata Djarot dalam kunjungannya di Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat (10/7/2015).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, lebih dari 10 eselon III akan dipilah dan digabungkan.

Kemudian, pihaknya juga akan menambah tenaga teknis. Sebab, di Kepulauan Seribu, menurut Djarot, utamanya perlu ditingkatkan kualitas pelayanan wajib administrasi, pendidikan, dan kesehatan.

"Contoh misalnya, apa masih diperlukan suku dinas kependudukan, dan pencatatan sipil? Kalau sudah ada PTSP, apa masih dibutuhkan suku dinas bina marga, apa masih dibutuhkan suku dinas koperasi, industri kecil, energi, damkar, satpol pp. Wah, ya itu mending dijadikan satu. Jadi penyederhanaan itu menjadi suatu yang penting. Dan yang lebih pokok lagi di Kepulauan Seribu adalah perangkat di kelurahan dan kecamatan," tutur Djarot.

Ketika semua masalah dasar itu sudah dibenahi, lanjut mantan Walikota Blitar ini, baru kemudian fokus mengangkat ikon Kepulauan Seribu yakni pariwisata. Seperti sektor perikanan dan kelautan, juga potensi-potensi wisata serta ekonomi lainnya.

"Ini misi kenapa kita datang ke sini. Jadi kita sudah evaluasi terlebih dahulu sudah ada tim yang turun. Desainnya sudah ada, tinggal sekarang kita kroscek di lapangan setelah kita diskusi di balai kota. Implementasinya abis Lebaran," ucap Djarot. (Cho/Sss)