Mantan Hakim MK: Lindungi KPK dari Ancaman Kriminalisasi

Liputan6.com, Malang - Pegiat antikorupsi berharap, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjaring melalui proses seleksi yang ketat. Pemerintah pun diminta turut serta melindungi pimpinan KPK dari ancaman kriminalisasi.

"KPK adalah lembaga yang wajib dilindungi dari kriminalisasi, sehingga pimpinan KPK yang bekerja tidak mudah dipermainkan oleh para koruptor," kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki dalam diskusi di Malang, Jawa Timur, Minggu 12 Juli 2015.

Achmad Sodiki mengatakan, pekerjaan komisioner KPK sangat berisiko lantaran berupaya membongkar berbagai kasus korupsi. Namun faktanya dalam beberapa waktu terakhir ini banyak kasus kriminalisasi yang menimpa para komisioner KPK.

"Harus ada upaya melindungi para komisioner KPK ini dari ancaman kriminalisasi," tegas dia.

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Abdul Aziz berpendapat, Pansel Calon Pimpinan KPK harus mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap I.

"Bagaimana rekam jejak calon pimpinan KPK ini harus dilihat. Bagaimana bidangnya di masa lalu juga penting jadi pertimbangan," ujar Azis.

Peneliti Center for Election and Politic Party (CEPP) FISIP UI ini menambahkan, dengan melihat rekam jejak itu, maka bisa diketahui juga apakah calon pimpinan KPK ini memiliki roadmap tentang penanganan pemberantasan korupsi. Karena itu, Pansel Calon Pimpinan KPK harus bekerja keras dan selektif memilih figur yang baik.

"Kita berharap banyak pada Pansel Calon Pimpinan KPK agar lembaga ini menjadi lembaga yang efektif. Karena ketika nama - nama sudah ada di parlemen itu sudah proses politik," kata Azis.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch Zainuddin mengatakan, pihaknya siap melacak rekam jejak para calon pimpinan KPK. Apalagi dari total 194 calon pimpinan itu, 12 orang di antaranya berasal dari Jawa Timur.

"Kami juga membuka posko pengaduan. Kalau ada masyarakat yang melihat kejanggalan atau profil negatif dari para calon terutama dari Jawa Timur, silakan melapor ke kami," tandas Zainuddin. (Mvi/Ans)