Mendagri: Dana Pilkada Serentak 269 Daerah Selesai Usai Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, setelah Lebaran diharapkan urusan Nota Perjanjian Dana Daerah (NPHD) atau disebut dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada serentak dapat dirampungkan.
‎
"Kemarin kita panggil 8 kepala daerah, yang datang baru 2. Sisa 6 kepala daerah, kita panggil 4 hari ini, sisanya dua setelah Lebaran kita panggil," kata Tjahjo usai pelantikan Inspektur Jenderal Kemendagri yang baru di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/7/2015).

"Mudah-mudahan habis Lebaran 269 kepala daerah sudah NPHD semua," imbuh dia.

Dana yang diambil dari APBD itu akan disalurkan ke seluruh unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Termasuk kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal pengamanan pilkada.

"Termasuk kami mau menyisir kembali beberapa daerah yang belum mengoptimalkan mengenai dukungan bantuan anggaran keamanan," ujar Tjahjo.

"Meskipun kepolisian sudah ada (kesepakatan) dengan Kemenkeu (soal dana), kepolisian juga luwes tidak harus anggarannya sekian-sekian yang tersedia," imbuh dia.‎

Selain itu, lanjut Tjaho, pihaknya juga telah melakukan antisipasi berkaitan dengan keamanan. Mengingat, masih banyak daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada.

Karena itu, antisipasi yang dilakukan salah satunya memetakan daerah-daerah rawan konflik tersebut.‎

"Antisipasi, dengan BIN (Badan Intelijen Negara) kemarin, memetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik, karena konflik pilkada lebih besar dimungkinkan daripada pemilu legislatif atau pemilu presiden.‎ Kepolisian juga BIN kumpul bersama kemarin, siap mengamankan pilkada serentak‎," ujar dia.

"Jadi secara prinsip masalah dana sudah cukup tercukupi. Kalau toh ada uangnya belum dikeluarkan, itu kan teknis dan administrasi,‎" tandas Tjahjo. (Ndy/Mut)