Jokowi: Jangan Jadikan Tersangka Mesin ATM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 di lapangan upacara Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Jokowi berpesan agar Kejaksaan Agung selalu memenuhi harapan rakyat sebagai institusi penegak hukum yang bersih dan terpercaya.

"‎Di usia yang menginjak 55 tahun, rakyat menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, termasuk aksi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan bagi kepentingan rakyat, program pembangunan," ujar Jokowi, Rabu (22/7/2015).

Jokowi mengatakan, dengan penegakan hukum yang baik, maka aspek perekonomian juga akan semakin membaik.

"Saya minta langkah kejaksaan akan mampu tingkatkan lingkungan bisnis yang baik di Indonesia, jangan sampai upaya berantas korupsi dan penegakan hukum membuat pejabat dan pelaku bisnis tidak berani berinovasi bagi pembangunan. Di sini rakyat Indonesia membutuhkan kesuksesan program pembangunan," kata dia.

Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi upaya jual-beli perkara yang banyak melibatkan oknum di Kejaksaan. Langkah-langkah perbaikan dan reformasi di tubuh Kejaksaan harus dimulai dari pembenahan integritas dan tindakan tegas harus diberikan kepada oknum yang terlibat.

"Hukum harus berjalan baik jika ada di tangan penegak hukum yang baik. Saya tidak ingin dengar penegak hukum yang lakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai ATM, tidak," tegas Jokowi.

"Saya yakin istilah itu sebetulnya tidak ada. Karena itu, saya minta komisi Kejaksaan yang Keppres-nya sudah. Saya tanda tangani untuk segera menjalankan tugas lakukan pengawasan, kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Sehingga nantinya kinerja meningkat dan sosok jaksa semakin berwibawa," ucap dia.

Jokowi juga meminta agar sinergi Kejaksaan dengan 2 lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Polri dan KPK, semakin ditingkatkan, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Agar Kejaksaan tingkatkan komunikasi dan sinergi dengan KPK dan Polri. Aparat penegak hukum harus saling berdampingan, bukan berhadapan dan ke depan, kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama," pungkas Jokowi. (Mvi/Mut)