Tebet Green Disegel, Pengelola Mengaku Dipersulit Urus Sertifikat

Liputan6.com, Jakarta - Sudah 3 kali Dinas Penataan Kota Pemprov DKI memperingatkan pengelola Mal Tebet Green PT Wahana Cipta Sejahtera Sentosa (WCSS) untuk segera mengurus Sertifikat Layak Fungsi (SLF) untuk melengkapi persyaratan izin bangunan diaktifkan sebagai prasarana umum. Namun hal tersebut tidak kunjung digenapi.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Yayasan Darma Putra Kostrad Asrul Zainudin yang menyatakan PT WCSS enggan membuat SLF dengan alasan pembangunan mal belum rampung.

PT WCSS semula memang berencana mendirikan perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel satu atap di tanah itu. Entah mengapa niat tersebut tidak terealisasi, dan pengelola malah hanya mengoperasikan bangunan setengah jadi itu sebagai pusat perbelanjaan.

"Saya sudah sampaikan ke pengelola supaya diurus (SLF-nya) tapi tidak diurus. Katanya belum selesai dibangun jadi belum diurus. Tanah ini dikontrak untuk 30 ke depan mulai dari 2009 dan beroperasi 2011," ujar Asrul di lokasi penyegelan Mal Tebet Green, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).

Bantahan PT WCS

Namun pernyataan Asrul tersebut dibantah mentah-mentah oleh Direktur PT WCSS, Gunardi Gunawan. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah berusaha mengurus SLF sejak penyegelan pertama dengan meminta surat kuasa ke pihak yayasan.

Di situlah Gunardi merasa Yayasan Darma Putra Kostrad mempersulit perusahaan karena surat kuasa tidak kunjung diberikan.

"SLF itu diperlukan, kita mau urus tapi menurut peraturan perusahaan dibutuhkan surat kuasa ke pemilik tanah (Yayasan Darma Putra Kostrad). Tapi yayasan tidak mau membantu kita," kata Gunardi.

Gunardi menjelaskan, surat kuasa hanya diberikan di awal perjanjian kerja sama dan dicabut oleh pihak yayasan pada awal 2015.

"Di keluarkan surat kuasa, tapi dicabut awal tahun 2015," sambung dia.

Dengan kejadian ini, Gunardi akan melakukan musyawarah dengan seluruh pihak terkait yaitu Dinas Penataan Kota Pemprov DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta dan Yayasan Darma Putra Kostrad untuk menemukan solusi yang tidak merugikan semua pihak.

"Kita akan bicarakan dengan pimpinan perusahaan bagaimana langkah ke depannya, supaya kita cari jalan keluar yang terbaik. Kita juga akan diskusikan masalah ini dengan semua pihak terkait," pungkas Gunardi.

Selanjutnya: Penyegelan