Sukses

Jokowi Minta Laporan Perkembangan Islah PPP dan Golkar

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kantor Presiden, Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat itu dia mengungkapkan harapannya agar pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015 dapat berjalan lancar.

"Pilkada serentak 9 Desember semoga berjalan lancar dan aman," kata Presiden Jokowi saat memberikan kata pengantarnya, Kamis (23/7/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menanyakan soal kesiapan pendanaan penyelenggaraan pilkada serentak.

"Saya ingin mendengar mengenai laporan kemajuan mengenai yang dulu kita bicarakan, yang pertama mengenai pendanaan untuk biaya keamanan saya ingin mendapatkan laporan itu," ucap dia.

Selain pendanaan, Jokowi juga menggeber laporan perkembangan islah terbatas atas dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP. Didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, dia mengaku ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan kesepakatan parpol terkait persyaratan pengajuan calon partai.

"Ini juga bagaimana agar jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU tanggal 26, 28 Juli juga bisa terlaksana dengan lancar," ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga meminta laporan mengenai bantuan penugasan pegawai negeri sipil (PNS) yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah KPU Daerah (KPUD).

Selain dihadiri oleh JK, rapat terbatas ini juga diikuti, antara lain oleh Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Presiden Luhut B Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, dan Wakil dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)‎. (Ndy/Mut)