Lonceng Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Diarak menggunakan becak dari Kantor DPC PDIP Surabaya yang beralamat di Jalan Kapuas Nomor 68, pasangan incumbent calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mendatangi Kantor KPUD di Jalan Adityawarman Nomor 87 Surabaya, Jawa Timur.

Kedatangan pasangan incumbent yang kompak memakai batik warna merah ini, untuk mendaftar sebagai bakal calon walikota Surabaya dalam gelaran Pilkada serentak 2015 yang dibuka mulai 26 Juli 2015. Keduanya diarak ratusan kader dan simpatisan PDIP yang menggunakan berbagai atribut PDIP yang didominasi warna merah.

"Kami mohon doa restunya supaya pemilu di Surabaya berjalan lancar," kata Risma saat hendak menaiki becak di hadapan ratusan kader PDIP, Minggu 26 Juli 2015. Ratusan orang yang mengantar mereka pun kompak menjawab dengan teriakan, "Menang".

Pasangan ini menaiki becak yang dihias berwarna merah. Di tengah becak itu berkibar bendera PDIP. Mereka berjalan diiringi ratusan sepeda motor dan kereta kelinci ke kantor KPU. Di antara 2 becak itu, berdiri sesosok pria yang tubuhnya dilumuri cat hitam, kepalanya bertanduk hingga menyerupai banteng.  

Risma pun mengajak kepada semua kader berjalan bersama-sama menuju kantor KPU. "Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih," ucap dia, lagi.

Dengan kawalan puluhan kepolisian, mereka tiba di kantor KPU Surabaya. Kemudian pasangan incumbent ini langsung memasuki gedung KPU setempat. Sedangkan ribuan kader yang mengantarkannya menunggu di luar gedung. ‎
 
Pasangan Risma-Whisnu merupakan bagian uforia potret politik menjelang Pilkada serentak 2015, yang akan mulai diselenggaran 9 Desember 2015. Pendaftaran Risma-Whisnu, menyusul surat edaran perihal pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimulai Minggu 26 Juli 2015.

Surat edaran kepada KPUD bernomor 402/KPU/VII/2015 ini berisi penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah. Salah satunya menyebutkan bahwa pasangan calon wajib memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

Jumat 24 Juli 2015, KPU juga telah menerima surat keputusan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari 12 partai politik.

Salinan SK kepengurusan sah dari partai tersebut, nantinya akan disesuaikan dengan dokumen yang dibawa pasangan calon kepala daerah pada saat mendaftar kantor KPUD.

KPU memberi tenggat hingga hari pertama pendaftaran pasangan calon atau pada Minggu 26 Juli 2015, supaya partai segera menyerahkan salinan SK kepengurusan kepada KPU.

Pilkada serentak tahun ini mulai digelar 9 Desember 2015 dengan daerah pemilihan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Dari Artis Hingga Terpidana Korupsi

Pilkada serentak 2015 ini memang menjadi ajang bagi partai politik untuk berlomba-lomba menampilkan kader terbaiknya, sebagai calon kepala daerah. Dari mulai partai berumur jagung seperti PKPI hingga partai kawakan seperti Golkar.

Seperti dalam Pilkda Tuban, Jawa Timur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan incumbent Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Huda-Nur, untuk maju kembali pada pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Hamy Wahjunianto mengatakan, Tuban yang dulu terkenal dengan Kota Tuak, saat ini menjadi kota wali di bawah ‎kepemimpinan Huda-Nur.

"Tentunya ini tidak cukup kalau 5 tahun. Kita berkomitmen membantu program itu dan bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Bahkan nanti bisa diteruskan Pak Nur sampai 20 tahun," kata Hamy di kantor DPW PKS Jawa Timur, Jalan Gayungsari Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 25 Juli 2015.

Hamy mengatakan pihaknya betul-betul terkait Islam dan kepada wali yang dulu masuk ke Jawa Timur melalui pintu utamanya yakni Tuban. "Dan ini mungkin yang harus kita bangun kembali, keberadaan Tuban sebagai Kota Wali atau Bumi Wali," tandas Hamy.

Sementara calon incumbent Bupati Tuban, Huda mengaku sangat bersyukur mendapatkan rekomendasi dari PKS. Karena partai tersebut sejalan dengan dirinya.

"Jadi kami akan berusaha ke depannya untuk betul-betul mengubah Tuban dari sebutan Kota Tuak menjadi Kota Wali. Dan alhamdulillah, kita dipermudah dan dipertemukan dengan PKS yang senafas," ujar Huda.

Pilkada Semarang, Mantan Walikota Semarang Soemarmo HS mendaftar sebagai peserta Pilkada Semarang 2015 Minggu siang. Dia merupakan mantan terpidana korupsi APBD kota Semarang 2012. Dia berpasangan dengan sesepuh PKS Zuber Syafawi.

Perjalanan Soemarmo mendapatkan partai tidaklah mudah. Ia mendaftar penjaringan di PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS, namun hanya PKS lah yang bersedia mengusungnya. Sedangkan partai lain tak mau memberikan rekomendasi karena Soemarmo terpidana korupsi.

Pasangan Soemarmo-Zuber ini mendaftar pilkada secara resmi ke KPU diantar para kader partai dakwah yang berslogan Jujur, Bersih, Peduli. Mereka menjadi pendaftar pertama di KPU Kota Semarang.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa juga ikut meramaikan Pilkada Karawang. Minggu pagi dia mendaftar sebagai bakal calon bupati Karawang, Jawa Barat. Dia berpasangan dengan bakal calon wakil bupati Iman Sumantri dan mendaftar ke KPUD Karawang pada Minggu 26 Juli 2015.

Mantan Bupati Karawang yang juga anggota DPR Dadang Muchtar akan menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan tersebut pada pilkada serentak 9 Desember 2015.

Menurut Dadang, Saan sudah rela mengundurkan diri dari anggota DPR serta bersedia mundur dari Partai Demokrat, sehingga pertaruhan Saan cukup besar. Pasangan Saan-Imam diusung Partai Golkar, Gerindra, dan Nasdem.

Mereka menjadi pendaftar pertama ke KPU Karawang pagi tadi. Sementara Ketua KPU Karawang Riesza Affiat mengatakan, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Karawang dibuka pada 26-28 Juli 2015.

DPP PDI Perjuangan juga telah menetapkan Dimas Okky Nugroho sebagai calon Walikota Depok, Jawa Barat yang akan bertarung pada pilkada serentak nanti. Dimas mengaku siap pensiun dari profesi sebelumnya sebagai pengamat politik dari Akar Rumput Strategic and Consulting.

Dimas yang biasa memberikan analisa politik di berbagai media itu mengaku, keinginannya ikut terlibat politik sebagai bakal calon Walikota Depok sudah cukup kuat. Dia mengaku tidak takut dianggap pragmatis, karena menyeberang dari seorang analis politik menjadi politikus atau birokrat.

"Justru karena saya pengamat, saya paham betul ada rasa kegemesan melihat proses demokratisasi di Indonesia. Yang gimana pun kita enggak bisa menghindar dengan institusi politik, dan itu adalah parpol sebagai pilar utamanya. Untuk memperkuat proses demokratisasi, mau tidak mau kita harus memperkuat partai," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu 25 Juli 2015.

Dimas pun bercerita, penetapan dirinya sebagai bakal calon Walikota Depok telah melalui prosedur yang berlaku di PDIP. Dalam proses seleksi yang dilakukan DPC PDIP Kota Depok, dirinya berhasil menyingkirkan 14 nama lain yang kebanyakan tokoh maupun politisi lokal.

Menurut Dimas, semakin banyak para tokoh muda yang diberi kesempatan maju sebagai pemimpin, ia yakin bangsa ini akan semakin maju dengan dimulai dari daerah.

Dalam Pilkada Depok, Dimas akan berdampingan dengan Babay Suhaimi, yang merupakan Ketua DPC Partai Golkar Kota Depok. Dengan kombinasi tokoh muda dan tokoh senior di Kota Depok, ia yakin akan mampu meraup suara banyak dan bersaing dengan calon lainnya.

Vokalis grup band Ungu, Pasha juga telah menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat 24 Juli 2015. Kedatangan musisi kondang ini untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jelang pencalonan pilkada Palu.

Pria yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Sadi itu akan maju sebagai calon Walikota Palu, Sulawesi Tengah. Pasha memang sejak 2 tahun lalu resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Penundaan Pilkada

Pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Juli 2015. Jika dalam satu wilayah kabupaten-kota hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftar, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran 10 hari dan akan ditambah 3 hari jika masih tetap hanya 1 pasangan calon.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bila di suatu wilayah dalam masa perpanjangan hanya ada 1 pasangan calon, pelaksanaan pilkada serentak ditunda hingga 2017.

"Kalau tetap tidak ada yang mendaftar, ditunda sampai pilkada selanjutnya 2017," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 23 Juli 2015.

Menurut Tjahjo, aturan tersebut sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2015, yang diharapkan bisa mencegah calon kepala daerah membeli dukungan dari semua partai politik.

Tjahjo mengatakan, untuk mengisi kekosongan kepala daerah jika terpaksa pilkada di suatu wilayah diundur hingga 2017, pihaknya akan menunjuk pejabat setingkat Eselon I untuk tingkat gubernur. Sedangkan tingkat bupati-walikota, gubernur mengusulkan 3 nama setingkat Eselon II untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

"Kalau ditunda akan dipimpin pejabat daerah 2 sampai 3 tahun. Anggaran pilkada yang tidak dipakai dikembalikan lagi," pungkas Tjahjo.

Namun Tjahjo yakin hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab, tiap daerah pasti akan muncul kandidat yang akan melawan petahana. Dia juga kembali mengingatkan agar petahana tidak ‎memakai kekuasaannya untuk bisa menang dalam pilkada mendatang.

"‎Pasti akan muncul 2 calon, minimal 2 calon," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu 22 Juli 2015.

Tjahjo juga memastikan, setelah Lebaran diharapkan urusan Nota Perjanjian Dana Daerah (NPHD) atau disebut dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada serentak dapat dirampungkan.
‎
"Kemarin kita panggil 8 kepala daerah, yang datang baru 2. Sisa 6 kepala daerah, kita panggil 4 hari ini, sisanya dua setelah Lebaran kita panggil," kata Tjahjo usai pelantikan Inspektur Jenderal Kemendagri yang baru di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Rabu 15 Juli 2015.

"Mudah-mudahan habis Lebaran 269 kepala daerah sudah NPHD semua," imbuh dia.

Dana yang diambil dari APBD itu akan disalurkan ke seluruh unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Termasuk kepolisian yang bertanggungjawab dalam hal pengamanan pilkada.

"Termasuk kami mau menyisir kembali beberapa daerah yang belum mengoptimalkan mengenai dukungan bantuan anggaran keamanan," ujar Tjahjo.

"Meskipun kepolisian sudah ada (kesepakatan) dengan Kemenkeu (soal dana), kepolisian juga luwes tidak harus anggarannya sekian-sekian yang tersedia," imbuh dia.‎

Selain itu, lanjut Tjaho, pihaknya juga telah melakukan antisipasi berkaitan dengan keamanan. Mengingat, masih banyak daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada. Antisipasi yang dilakukan di antaranya memetakan daerah-daerah rawan konflik.‎ (Rmn/Ali)