Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Ahok fokus membenahi aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Hal ini lantaran banyak aset yang lepas atau justru diduduki atau dimiliki tanpa izin.
Ke depan, Ahok akan menindak pihak-pihak yang menduduki aset tersebut. Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama tersebut tak akan pandang bulu. Sekalipun terhadap mantan PNS.
"Kita akan usir. Jadi kan sekarang DKI lagi mencari aset-aset yang diduduki orang. Nah aset inilah yang akan kita ambil alih di semua tempat," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (28/7/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu memastikan tidak akan ada uang kerahiman atau ganti rugi bagi mereka yang menempati aset DKI Jakarta tanpa izin. Sebagai gantinya, ucap dia, mereka sudah dipersilakan menempati rumah susun yang ada.
"Nggak ada kerahiman. Kalau ada rumah dan KTP kasih rusun, kalau enggak ya usir saja menduduki tanah negara," ujar Ahok.
Permasalahan aset sempat menjadi sorotan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perseteruan pun muncul saat Ahok menilai ada analisis BPK ada yang tidak beres, terutama soal pembelian Rumah Sakit Sumber Waras menjadi rumah sakit kanker.
Tidak ada kompromi juga diterapkan bagi para warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Ahok memastikan tetap merelokasi warga terdampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Terlebih, rusun Jatinegara Barat sudah rampung dan bisa ditempati. (Ndy/Mut)
Ahok: Tak Ada Uang Kerohiman untuk Warga Klaim Aset DKI
Gubernur Ahok fokus membenahi aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Advertisement