Ketua MPR: Tujuan KAHMI Sesuai Janji Kebangsaan, Mari Pererat

Liputan6.com, Jakarta - MPR RI menggelar silaturahmi dalam rangka Idulfitri 1436 Hijriah dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam 30 Juli 2015.

Dalam sambutannya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, KAHMI ada lantaran keberadaan HMI yang selama ini mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu sama dengan tujuan MPR yang selalu mengawal keutuhan negara ini.

"Sama tujuannya dengan tujuan dan janji kebangsaan. Dalam silaturahim ini, maka kita pererat kebangsaan kita. Oleh karena itu tujuan HMI sesuai dengan janji-janji kebangsaan," ucap Zulkifli.

Zulkifli juga meminta agar KAHMI dan HMI mengajak untuk mengkaji sistem kenegaraan Indonesia. Sebab, sistem tata negara Indonesia belum secara jelas penerapannya.

"Apakah presidensial atau semi presidensial, apakah otonomi daerah atau sudah lebih liberal, dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal-hal yang serius ini perlu dibincangkan," ujar dia.

Selain itu, Zulkifli menceritakan saat dirinya bertemu Presiden Jokowi yang saat ini sedang diterpa isu reshuffle atau perombakan menteri dalam kabinetnya. Ia berharap, Jokowi bisa sukses menjalankan roda pemerintahan ini hingga akhir masa jabatannya.

"Sebab bila pemerintah sukses bekerja maka rakyat akan makmur. Saya pikir tak ada yang mengharapkan pemerintah gagal," ujar Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Tak luput, Zulkifli Hasan memberikan kritik kepada para menteri dalam Kabinet Kerja hingga menimbulkan isu reshuffle.

"Jabatan menteri sekarang lebih banyak pada soal kedekatan sehingga menteri jalan sendiri-sendiri. Ini lain di masa pemerintahan yang lalu di mana menteri yang ada berdasarkan pada keahlian dan profesional," tandas mantan Menteri Kehutanan tersebut.

Beberapa tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua Presidium KAHMI dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, anggota DPD AM Fatwa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung. (Ans/Tnt)