Pengamat: Hasil Riset Tak Ada Politik Uang di Muktamar NU

Liputan6.com, Jombang - Pengamat Nahdlatul Ulama (NU) dari Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) Bogor Abdul Fatah menegaskan, pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, bersih dari praktik money politic atau politik uang. Hal itu dikemukakan Abdul Fatah setelah melakukan riset lapangan.

"Sebanyak 34 muktamirin dari 34 Provinsi dan cabang telah kami wawancarai, rata-rata dari mereka semua mengatakan tidak pernah menerima uang walaupun mereka memilih sistem Ahwa," kata Abdul Fatah saat menggelar konferensi pers di Jombang Jawa Timur, Senin (3/8/2015).

‎Abdul juga menilai kalau para muktamirin di Jombang ini lebih baik dari pada para peserta muktamar sebelumnya.

Dan dirinya mengamati kalau keributan kemarin malam saat sidang pleno itu terjadi karena muktamirin dari ‎Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang mencoba mengkriminalisasi PBNU, menghujat dan mencaci para ulama.

"Keributan kemarin malam terjadi pada saat pembahasan sistem pemilihan Ahwa. Dan para muktamirin ‎terbagi 3, ada yang berpendapat memilih Ahwa, ada yang tidak sepakat dan ada juga yang sepakat tetapi tidak dilakukan pada muktamar kali ini, melainkan muktamar ke depan," imbuh Abdul.

"Dan puncak kericuan terjadi saat muktamirin dari Riau dan Kepri yang menggugat dan mencaci para ulama, dan menurut kami solusinya adalah Rais Aam yang harus turun tangan dan mengeluarkan fatwa mengenai sistem pemilihan," tandas Abdul.

Sementara itu, Sahrul Pohan dari PCNU Tanjungbalai Sumatera Utara turut membenarkan Muktamar tanpa praktik politik uang. "Kami mendukung Ahwa karena tidak semata-mata untuk uang, kami rela datang jauh-jauh dari Tanjungbalai dengan biaya sendiri," pungkas Sahrul. (Ron/Mut)