Kemarau Panjang, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perhatikan Petani

Liputan6.com, Jakarta - Musim kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah El Nino memperparah kekeringan. Lahan pertanian pun tidak luput dari kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut memberikan perhatian lebih kepada para petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kehidupan petani menjadi sulit bukan hanya pengaruh kemarau saja, tetapi juga daya belinya menurun karena situasi paceklik menunggu jeda datangnya musim hujan agar bisa menanam kembali.

"Keadaan petani sekarang sedang sulit, dimana datangnya musim kemarau lebih cepat sehingga sebagian besar petani juga mengalami gagal panen. Selain itu, sulitnya mendapatkan air, baik untuk keperluan sehari-hari konsumsi masyarakat maupun untuk pertanian," ujar Herman melalui pesan tertulisnya, Rabu (5/8/2015).

Meski demikian, politisi Demokrat itu memberikan apresiasi pada Menteri Pertanian yang berusaha membuat pompanisasi.

"Saya memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian yang sudah berupaya keras menanggulanginya dengan pompanisasi, meski hal itu belum cukup karena ketersediaan air dan luasnya dampak kekeringan," tutur Herman.

Dia juga mengatakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak menganggap enteng dan menutupi berbagai masalah yang ditimbulkannya.

"Hal yang perlu dicermati adalah data yang akurat mengenai tanah yang mengalami kekeringan dan puso. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan program dan anggaran untuk petani yang terdampak. Pasalnya, karena gagal panen dipastikan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan untuk masa tanam yang akan datang," tutur dia.

Herman mengatakan, aspek produksi utama pertanian seperti benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian (saprotan) dan sarana produksi padi (saprodi) lainnya harus dipastikan tersedia dengan tepat dan cukup. Situasi sulit petani saat ini harus menjadi rencana aksi dan antisipatif pemerintah kedepannya.

"Petani saat ini harus mendapat stimulus income alternatif, ketersediaan pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian pendukung, agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya," pungkas Herman. (Mvi/Mut)