Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dinilai lebih dekat dengan jajaran menteri sektoral dibandingkan dengan menteri-menteri koordinator (menko). Hal ini pun dinilai bakal mengganjal wacana reshuffle kabinet. Kenapa?
"‎Problemnya yang di bawah lebih kuat daripada menteri koordinatornya. Misal Menteri BUMN (Rini Soemarno) kuat mana sama Menko Perekonomian (Sofyan Djalil). Menteri Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) dan Menko Maritim (Indroyono Soesilo) lebih kuat mana," kata mantan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Arif Satria dalam diskusi 'Perombakan Kabinet Sudah Net' di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/8/2015).
"Lalu Kepala Staf Presiden (Luhut Binsar Pandjaitan) lebih kuat daripada Menko Polhukam (Tedjo Edhy Purdjianto)," imbuh dia.
Advertisement
Karena itu, dia menilai, reshuffle atau perombakan kabinet diperlukan. "Sehingga perlu reshuffle supaya menko punya akses lebih kuat daripada menteri-menteri sektoralnya, dan menko harus punya hubungan yang dekat dengan Presiden," tambah dia.
Sementara itu politikus PDIP Andreas Hugo Pereira berharap Jokowi tak ragu ‎untuk mengganti menteri sektoral yang menyalahi sistem birokrasi. Jangan sampai kedekatan hubungan dengan Presiden membuat sang menteri mengganggu sistem pemerintahan.
"Aktor yang kemudian mengganggu sistem itu potong. Siapa yang merasa dirinya memanfaatkan kedekatan dengan top leader yang kemudian merusak sistem, potong. Ke depan akan mengganggu," ucap Andreas.
Selain itu Jokowi juga diingatkan untuk berhati-hati dalam merombak kabinetnya. Seperti disampaikan Ketua DPP PAN Teguh Juwarno. Bila salah mengganti menteri, ada kemungkinan Jokowi menjadi sasaran tembak.
"PAN tetap partai yang ingin Pak Jokowi sukses memerintah. Presiden kita ingatkan, yang di-bully, dihina, dicaci-maki itu adalah Presiden sendiri," kata Teguh. (Ndy/Sss)