Ancaman El Nino, Polri Siap Cegah Penyimpangan Pengusaha Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Fenomena alam El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2015 memberi dampak terjadinya kekeringan di sejumlah daerah. Kondisi ini pun mengancam stabilitas pangan nasional karena banyak petani yang gagal panen.

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku siap membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Pihaknya akan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum pengusaha.

"Terkait El Nino memang tugas pemerintah menjaga stabilitas pangan. Kemudian tugas kami terkait kelangkaan pangan, kami akan lakukan penelitian kemungkinan adanya penyimpangan, termasuk terkait masalah prosedur impor," kata Badrodin usai rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, ‎Senin (10/8/2015).

Badrodin mencium adanya dugaan praktik nakal yang dilakukan sejumlah pengusaha memanfaatkan momen El Nino. ‎Mereka membuat skenario sedemikian rupa agar pemerintah mengeluarkan kebijakan impor pangan.

"Ada ulah salah satu pengusaha yang membuat kita ketergantungan dengan produk impor, sehingga mati produk lokal. Nah ini yang harus kita luruskan, usaha-usaha yang tidak sehat," papar dia.

Adanya kebijakan impor pangan, lanjut Badrodin, juga harus diteliti oleh Polri. Jika kebijakan tersebut dikeluarkan karena persediaan pangan langka, maka itu dianggap wajar. Namun jika ada penimbunan barang yang dilakukan oknum-oknum tertentu, maka Polri harus menindak secara tegas.

‎"Produk impor harus kita teliti apakah betul karena ada kelangkaan atau faktor lain. Karena banyak modus yang dilakukan (untuk memuluskan impor), mulai dari pengambilan kebijakan hingga (permainan) di pasar," beber Badrodin.

"Ini akan kita lakukan penelitian. Kartel-kartel semacam ini harus kita tertibkan. Undang-undang pangan harus kita tegakkan," tandas Kapolri.

Lebih jauh, mantan Kapolda Banten ini juga akan mengusut penyebab kenaikan harga di pasaran. Menurut dia, dampak kekeringan‎ di Indonesia berpotensi menimbulkan permainan harga di pasaran, sehingga stabilitas pangan nasional pun terganggu.

‎"Dampak kekeringan ini bisa menjadi harga dipermainkan. Karena itu kami berharap melakukan pembenahan. Kalau ada kenaikan harga harus dilakukan penelitian, baik dari produksinya, atau penimbunan yang melanggar Undang-Undang Perdagangan," demikian Badrodin. (Sun/Mut)