Sukses

Ahok: Koruptor Sebaiknya Dimiskinkan Ketimbang Dihukum Mati

"Kalau hukuman mati kan ada yang bilang, biarlah hukuman mati yang penting keluarga saya kaya."

Liputan6.com, Jakarta - Polemik pemberian remisi pada hari kemerdekaan terus bergulir. Terlebih bagi para narapidana kasus korupsi dan narkoba.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun tidak setuju remisi. Hal itu dinilai lebih baik dibanding hukuman mati.

"Sebetulnya saya tidak setuju dengan hukuman mati. Saya lebih setuju kalau yang narkoba itu dihukum seumur hidup dan tidak diberi remisi," kata Ahok di hadapan siswa Anak Sabang Merauke (ASM) di Balaikota, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Hal serupa juga harusnya berlaku pada terpidana kasus korupsi. Pemerintah lebih baik tidak memberi remisi dan merampas seluruh kekayaan para koruptor.

"Kalau korupsi langsung dimiskinkan, dirampas semua hartanya. Kalau hukuman mati kan ada yang bilang, biarlah hukuman mati yang penting keluarga saya kaya," imbuh Ahok.

Untuk urusan kriminal luar biasa, Ahok menyarankan Indonesia mencontoh Jepang. Tidak serta-merta mereka yang kaya langsung dapat mewarisi semua harta kekayaan mereka. Harta itu sebagian besar harus diberikan kepada negara.

"Jepang kalau terima warisan bisa dipotong untuk negara bisa sampai 70%. Jadi kalau enggak kerja, 3 turunan pasti ludes. Kalau kita punya deposito triliunan bisa dapat bunga miliaran. Ini yang rusak," terang Ahok.

Ahok juga menyoroti sistem pengawasan di berbagai lapas dan rutan di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak napi dan tahanan yang bebas menggunakan fasilitas terlarang seperti ponsel di penjara.

"Hukum mati ditinggal, sedih sebentar. Di penjara masih bisa pesta, masukin cewek dan sebagainya. Dapat remisi, pindah ke penjara-penjara lain dipotong lagi," tutup Ahok. (Ali/Yus)