Jadi Menko Polhukam, Luhut Minta Menteri Tidak Asal Bicara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, menggantikan Tedjo Edhy Purdjiatno yang di reshuffle dari jabatannya di Kabinet Kerja.

Usai dilantik, Luhut yang merangkap jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, hal pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah berkoordinasi dengan kementerian di bawahnya, agar sejalan.

"Saya ingin kementerian di bawah saya memiliki bahasa yang sama. Saya ingin mensinkronkan semua statement, tidak ada yang berbeda-beda," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (12/8/2015).

"Kalau dia belum jelas dan terkait dengan kementerian lain, koordinasikan dulu dengan kementerian terkait, baru ngomong," sambung dia.

Luhut mengingatkan agar setiap menteri di bawah koordinasinya, tidak asal bicara dan bertentangan dengan kementerian lainnya dalam menyampaikan sebuah pernyataan, khususnya pernyataan yang bersifat strategis dan sensitif. Gaya kepemimpinannya harus diikuti dan dipatuhi oleh tiap menteri yang berada di bawah koordinasinya.

"Itu style saya. Satu ketua satu tim. Semua tidak boleh ngomong seenaknya, harus koordinasikan dulu. Kalau saya bicara saya juga tanya, supaya tidak bertentangan dengan kementerian di bawah saya," tegas dia.

Luhut mengaku baru mengetahui kalau dirinya akan dilantik sebagai Menko Polhukam tidak lama sebelum pelantikan digelar. "Presiden baru kasih tahu saya, setelah tadi salaman memberikan ucapan selamat," ungkap dia.

Menurut Luhut, setelah dirinya dilantik, dirinya akan langsung menghadap Presiden bersama menteri-menteri lain yang dilantik di Istana Negara Rabu siang.

Terkait posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut mengatakan, masih akan berkonsultasi dengan Presiden. "Nanti, saya belum tahu, tanya ke Pak Tikno (Mensesneg) ya, saya mau ketemu Presiden dulu," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Tim Komunikasi Presiden Jokowi, Teten Masduki mengatakan saat ini belum ada penggantian Kepala Staf Kepresidenan, namun ada kemungkinan akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

"Namun, saya kira akan ada kekosongan. Akan segera diberhentikan dan akan segera diisi untuk Plt," kata Teten menambahkan.

Rangkap Jabatan

Luhut yang saat ini masih berstatus sebagau Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ini, sementara merangkap jabatannya sebagai Menko Polhukam dan Kepala KSP.
‎
Menurut Luhut, dirinya belum mengetahui bagaimana status sebagai KSP. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apakah tetap menjadi KSP untuk sementara, atau memilih nama lain untuk mengisi posisi tersebut.

"Enggak tahu, tanya Pak Pratikno. Nanti kita ngomong, aku dipanggil Presiden nih," kata Luhut.

Pada kesempatan sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait ketua KSP.

"‎Sementara KSP masih kosong, belum ada keputusan mengenai hal tersebut," ujar dia.

Kendati, Pratikno menjamin unit kerja yang ada di bawah kendali KSP tetap berjalan.

"Tetap berjalan seperti biasa, tidak ada masalah," pungkas Pratikno.

Presiden Jokowi siang ini melantik 6 menteri baru dalam Kabinet Kerja. Dalam acara yang berlangsung di Istana Negara Jakarta tersebut, Presiden melantik Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Selain itu, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebelumnya diisi oleh Andrinov Chaniago, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. (Rmn)