Liputan6.com, Jakarta - Dalam sidang tahunan MPR yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Utama atau Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melaporkan kinerja lembaga negara.
Setelah memaparkan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan MPR, Jokowi melanjutkan dengan laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara keseluruhan, kinerja 3 lembaga itu mendapatkan acungan jempol darinya.
Baca Juga
"DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik," kata Jokowi, Jumat (14/8/2015).
Menurut Jokowi, DPR telah memperhatikan sistem ekonomi berdikari dalam mengawal pelaksanaan UUD dan kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya lebih efektif.
Advertisement
DPD, sambung Jokowi, juga telah bekerja dengan baik untuk kepentingan pembangunan daerah. Aspirasinya untuk meningkatkan anggaran juga sudah mendapat dukungan penuh dari daerah.
"Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral," jelas dia.
Selain itu, Jokowi juga menilai DPD aktif mendorong kerja sama multilateral.
Sedangkan untuk BPK, papar Jokowi, selama ini lembaga tersebut sudah bertindak cermat untuk kemakmuran rakyat.
"Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara," ungkap suami Iriana Widodo itu. (Tnt/Mut)