Anggota Komisi VII: Jokowi Baiknya Beri Detail Anggaran Belanja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 beserta nota keuangannya di depan sidang paripurna DPR di ruang sidang utama, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, pidato Presiden Jokowi yang disampaikan pada saat paripurna kurang terperinci dan kurang jelas pencapaian targetnya.

"Kurang terperinci, seharusnya presiden mengemukan kebijakan-kebijakan strategis yang ingin dicapai dalam asumsi makro, hal ini perlu disampaikan agar publik tahu," ujar Ramson di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Selain itu, Ramson juga mengkritisi beberapa target pencapaian Jokowi seperti yang disampaikan dalam pidato presiden dihadapan sidang paripurna DPR. "Seperti pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 4,7 persen, nilai tukar Rp 13.400 rupiah," jelas dia.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, segala kebijakan yang bersifat makro harus dikemukakan ke publik dengan penjelasan target yang jelas. "Garis besar kebijakan yang mau dilakukan dengan anggaran belanja Rp 2.121,3 triliun itu digunakan untuk apa saja? itu yang tidak dikemukakan Presiden Jokowi ke rakyat," tutur Ramson.

Dia menyarankan, seharusnya Jokowi memberikan penjelasan anggaran belanja itu digunakan untuk apa saja. Jika penjelasan mengenai anggaran ini dijelaskan, akan ada respons positif dari pasar.

"Pidatonya (presiden) sangat mengambang. Presiden harus menunjukan apa yang harus dilakukan," ujar dia.

"Pidato ini terlalu tipis, tentunya tidak sampai ke detail angka yang menyeluruh tapi paling tidak garis besar kebijakan yang akan dibuat. Padahal kemarin rupiah melemah pada angka Rp 13.800, seharusnya ini (pidato) menjadi momentum untuk mempengaruhi market, asumsi ini tercapai atau tidak? Ini kan masih abu-abu," pungkas Ramson. (Ali/Ron)