Pasal 'Zombie' Penghinaan Presiden?

Pasal Zombie?

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan, usulan untuk menghidupkan kembali pasal mengenai penghinaan presiden adalah sebuah kemunduran. Sebab, pasal tersebut telah dihapus MK.

”Ini kan menurut saya kemunduran, dan sepertinya pemerintah tidak taat hukum. Sebab pasal ini sudah dibatalkan MK jadi tak punya kekuatan hukum lagi. Ibaratnya, orang sudah mati lalu hidup lagi, pasal zombie,” jelas Nasir.

Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo juga menyatakan DPR tidak akan membahas lagi pasal penghinaan presiden tersebut. Jika hal ini dipaksakan, pasti akan dibatalkan lagi.

"Pasal sudah dibatalkan MK, jadi tidak mungkin lagi DPR akan membahas itu. Karena kalaupun dipaksakan, nanti pasti akan dibatalkan oleh MK lagi," tegas dia.

Sementara, Anggota Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, pasal itu boleh dihidupkan kembali dengan catatan, yaitu harus jelas soal yang dimaksud dengan penghinaan.

"Soal pasal penghinaan, boleh-boleh saja. Untuk menjaga martabat dan wibawa presiden. Namun, harus ada rincian jelas, antara penghinaan dan kritik," tegas dia.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto yakin, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memahami dari dalam diri bahwa ada batasan dan kepatutan dalam menyampaikan kritik.

"Sebenarnya, sudah paham ada pembatasan, kepatuhan, disesuaikan dengan jiwa kita sebagai bangsa yang beradab," kata Bambang.

Dia pun menjelaskan, anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi III DPR akan melancarkan komunikasi dengan baik agar pasal ini diloloskan. Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga akan melakukan pendekatan dialog dengan berbagai pihak untuk menerangkan manfaat diberlakukannya pasal tersebut.

"Pastilah, kita dalam posisi berdialog. Kebetulan Presiden dan Wakil Presiden PDIP yang usung, tapi tetap Presiden Indonesia," ujar Bambang.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, usulan pasal tersebut perlu dikaji secara mendalam. "Karena, MK sudah menghapuskan pasal yang berkaitan dengan itu (penghinaan presiden)," ujar Rio kepada Liputan6.com.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menegaskan, ini bukan mengenai soal kepantasan atau tidak. Akan tetapi, apakah pasal ini masih bisa diberlakukan atau tidak, karena berkaitan dengan putusan MK, yang memuat bahwa di konstitusi semua WN punya hak sama di depan hukum.

"Walau pun menurut aku, bukan berarti Presiden boleh dihina, bukan soal pandangan orang, tapi soal jabatan yang merupakan salah satu simbol sebuah negara," pungkas Rio.

Delik Aduan

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Presiden merupakan simbol negara yang harus dijaga kewibawaannya. Untuk itu, masyarakat harus dapat mengerti bagaimana menyampaikan kritik atau pendapatnya secara baik.  

"Presiden harus dijaga karena itu simbol negara, bagaimana cara menyampaikan pendapat, kritik yang penting konstruktif. Kritikan mengoreksi diri menjadi lebih baik, tidak boleh ada penghinaan. Kita harapkan untuk saling menghargai, harus mau dikiritik dan dikoreksi, tidak bisa menghina seenaknya," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Agustus.

Kata Setya, pihaknya akan mengevaluasi masukan dari masyarakat dan pemerintah terkait usulan yang diajukan pemerintah terkait pasal penghinaan terhadap Presiden.  

"Supaya ada keterbukaan di alam demokrasi, tapi betul-betul untuk kritikan yang bisa membangun bangsa dan negara," ucap Setya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan, seharusnya pengajuan pasal penghinaan presiden tersebut tidak perlu dibesar besarkan karena telah diusulkan sejak masa Presiden SBY.

"Pasal itu sudah ada dari dulu, kok sekarang diributin? Zaman Pak SBY saja sudah dimasukkan dan dibahas di DPR ," kata dia Rabu 5 Agustus 2015.

Dia menegaskan, "kalau dulu ketentuannya itu delik umum. Jadi bila ada yang dinilai polisi menghina presiden akan  ditangkap. Kalau sekarang delik aduan dan sebagai individu," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, tidak tidak adil dan diskriminatif bila seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk melaporkan hal yang tidak mengenakkan kepada pihak yang berwajib, sementara presiden tidak.

“Yang benar aja? Sebagai individu, semua orang sama di mata hukum," kata Yasonna.

Yasonna menegaskan, kritik tidak termasuk penghinaan dan malah diperlukan.” Penghinaan itu menyangkut penghinaan pribadi," tutur Yasonna.

Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR mengenai pasal tentang penghinaan presiden dalam Revisi RUU KUHP. Dia tidak mempermasalahkan bila pada akhirnya rancangan tersebut ditolak.

"Itu kan baru rancangan saja kok ramai. Masalah seperti itu sudah saya sampaikan kemarin. Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekkan, sudah makanan sehari-hari," kata Jokowi seusai rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 5 Agustus 2015.‎

Jokowi menyampaikan, di negara yang lain, presiden diartikan sebagai simbol negara. Namun bila di Indonesia, Presiden tidak dianggap sebagai simbol negara, ia pun tidak akan mempersoalkan.

"Tapi kalau di sini memang inginnya tidak, ya terserah. Nanti di wakil-wakil rakyat itu kan. Sekali lagi ini kan rancangan dan itu pemerintah yang lalu (pemerintahan Presiden SBY) juga mengusulkan itu. Ini kan dilanjutkan, dimasukkan lagi," tegas Jokowi.

Dia mengingatkan, justru dengan pasal-pasal tersebut bisa melindungi orang-orang yang bersikap kritis dan memberikan koreksi terhadap pemerintah.

"Ini kan untuk melindungi justru, supaya tidak dibawa ke pasal-pasal karet," kata dia.

Jokowi pun menanggapi sebagian kalangan yang menganggap keberadaan pasal tersebut menjadi pintu bagi penegak hukum untuk menghukum orang yang bersikap kritis dan reaktif, terlebih bila pasal tersebut bukan termasuk delik aduan.

"Tadi sudah saya sampaikan, saya sejak walikota, gubernur, presiden, dimaki, dicaci, diejek kan juga diam. Apa saya pernah bereaksi? Saya tanya ke kamu? Pernah?" ucap Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menilai pantas bila orang yang menghina Presiden dihukum. Sebab, presiden merupakan kepala negara yang harus dihormati.

“Jadi, kalau memaki-maki atau menghina Presiden tentu fungsi pemerintahan juga terkena. Jadi wajar saja (pasal itu dihidupkan)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta 3 Agustus.

Dia juga menyerahkan pembahasan pasal tersebut di DPR.

"Kan ini tentu punya alasan. Ini kan masuk KUHP baru kan. Nantilah kita lihat (di DPR seperti apa)," tutur dia.

Nasihat SBY

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rakyat tak perlu melancarkan kritik berlebihan kepada presiden dan sebaliknya, presiden tak perlu bertindak represif.

Dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu 9 Agustus 2015, SBY mengatakan, perkataan dan tindakan menghina, mencemarkan nama baik apalagi memfitnah orang lain, termasuk kepada Presiden itu tidak baik. Di sisi lain, penggunaan kekuasaan berlebihan untuk perkarakan orang yang dinilai menghina, termasuk oleh Presiden juga tidak baik.

"Penggunaan hak & kebebasan, tmsk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945. *SBY*," imbuh dia.

SBY menyatakan, dalam demokrasi memang dibolehkan bebas bicara dan mengkritik termasuk kepada Presiden, tapi tak harus dengan menghina dan cemarkan nama baiknya. Sebaliknya, siapapun termasuk Presiden punya hak untuk menuntut seseorang yang menghina dan cemarkan nama baiknya, tapi janganlah berlebihan.

"Pasal penghinaan, pencemaran nama baik & tindakan tidak menyenangkan tetap ada "karetnya", artinya ada unsur subyektifitasnya. *SBY*."

SBY menuturkan, selama 10 tahun menjadi Presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan dam mencemarkan nama baiknya."Foto resmi Presiden dibakar, diinjak2, mengarak kerbau yg pantatnya ditulisi "SBY" & kata2 kasar penuh hinaan di media & ruang publik. Kalau saya gunakan hak saya utk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa & dijadikan tersangka. Barangkali saya juga justru tidak bisa bekerja, karena sibuk mengadu ke polisi. Konsentrasi saya akan terpecah *SBY*," papar SBY.

Andai itu terjadi, sambung dia, mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras, takut dipidanakan, dijadikan tersangka, dan presiden jadi tidak tahu apa pendapat rakyat. Kalau pemimpin tak tahu perasaan dan pendapat rakyat, apalagi media juga diam dan tak bersuara, maka bisa jadi bom waktu.

"Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kpd Presiden, maupun berita kasar di media. Ini pertanda baik. Perlakuan "negatif" berlebihan kpd saya dulu tak perlu dilakukan kpd Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik. *SBY*," ungkap SBY.

Presiden ke-6 RI itu pun mengimbau, agar rakyat harus belajar menggunakan kebebasan secara tepat, jangan melampaui batas. Ia mengingatkan, kebebasanpun bisa disalahgunakan.

"Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki. Sebaliknya, pemegang kekuasaan jangan obral & salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara & penguasa tak represif & main tangkap. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak utk "menciduki" & menindas yg menentang penguasa. *SBY*," beber SBY.

"Para pemegang kekuasaan tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat. Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif. *SBY*," tutup dia.

SBY pun mengimbau, agar rakyat harus belajar menggunakan kebebasan secara tepat, jangan melampaui batas. Ia mengingatkan kebebasan juga bisa disalahgunakan."Terus terang, selama 10 th jadi Presiden, ada ratusan perkataan & tindakan yg menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama baik saya. *SBY*.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, keberadaan pasal tersebut tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.  Pasal tersebut menyebut kalau presiden merupakan simbol negara yang tidak boleh dihina. Pemaknaan presiden sebagai simbol negara dinilai kurang tepat untuk konteks alam demokrasi saat ini.

"‎Kita hapus sebagai pasal yang inkonstitusional. Kepala negara sebagai simbol. Simbol itu artinya lambang negara, lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Jadi, itu teori feodal yang anggap Presiden itu lambang negara," ujar Jimly di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2015.‎

Pakar hukum tata negara ini menilai, diajukannya kembali pasal tersebut tidak bisa menyalahkan pemerintah saat ini. Sebab, pengajuan draft pasal tersebut telah ada sejak pemerintah sebelumnya.

Saat itu, Mahkamah Konstitusi bahkan telah menguji pasal tersebut dan akhirnya dibatalkan. "Itu kan sudah dibahas tim hukumnya, banyak ahli pidana ingin mengembalikan itu (pasal penghinaan). Padahal itu pasal yang kita batalkan yang salah satu pengalaman yang jarang terjadi di mana Dewan HAM PBB memuji-muji Indonesia," kata dia.

Saat itu, kata Jimly keputusan MK mendapat respons yang cukup baik dari dunia internasional. Terlebih negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lebih maju masih memberlakukan pasal tersebut di negaranya.

"‎Dalam special report Dewan HAM PBB, puji-puji putusan MK yang membatalkan pasal penghinaan Presiden sebagai suatu kemajuan yang 2 langkah lebih maju dari banyak negara lain, termasuk beberapa negara Eropa seperti Swedia, Belgia, Belanda, di mana pasal itu masih ada," kata dia.

Namun demikian, mantan Ketua MK ini menegaskan, sebagai Kepala negara, tidak boleh ada warga yang menghina presiden. Bila presiden merasa dirinya dihina, maka  sebagai warga negara, Presiden dapat  melaporkannya kepada pihak kepolisian.

"Penghinaan itu tidak boleh kepada siapa saja, apalagi seorang Presiden. Tapi seandainya seorang Presiden merasa dihina, maka yang terasa dihina itu adalah individu pribadi, bukan institusi Presiden. Jadi kalau yang namanya institusi Presiden tidak punya perasaan, maka lembaga Presiden itu tidak bisa merasa dihina. Kalau Presiden merasa dihina ya dia mengadu ke polisi," ucap dia.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta meminta semua pihak untuk tidak salah paham mengenai pasal penghinaan presiden yang masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dia mengatakan, pasal tersebut tidak sama dengan pasal penghinaan presiden seperti dalam teks asli KUHP atau "Wetbook van Strafrecht" yang diberlakukan Belanda di negara jajahan.

Yusril menyebutkan, dulu memang ada pasal penghinaan presiden di teks asli KUHP yang merupakan pasal-pasal penghinaan terhadap Ratu dan Gubernur Jenderal Belanda.

"Jadi menghina Ratu Belanda itu pidana dan tidak perlu diadukan sedangkan menghina orang biasa perlu pengaduan, karena itu menyebabkan ketidaksetaraan setiap orang di dalam negara, maka MK kemudian membatalkan pasal itu," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut, Senin 10 Agustus 2015 malam.

Pasal yang dimaksud oleh Yusril adalah Pasal 130, 132, 133, 136, 138, dan 139 KUHP yang ditiadakan berdasarkan Pasal VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, pasal penghinaan presiden yang sebelumnya dihapus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tercantum pada Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Dia berpendapat, bukan berarti pasal penghinaan tidak perlu ada. "Jangankan Presiden, kita orang biasa saja dihina bisa ditindak orang yang menghina itu. Jadi jangan disalahpahami apa yang dikatakan oleh Presiden seolah-olah mau menghidupkan pasal yang sesuai dengan pasal Ratu Belanda itu," kata Yusril. (Mvi/Ein)