Ahok: Kenapa Saya Tidak Dapat Laporan BPK? Harus Dibuat Pansusnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta anggota DPRD DKI Jakarta membuat panitia khusus (pansus) sebanyak-banyaknya untuk mengetahui kejanggalan yang ada dalam APBD DKI Jakarta. Termasuk, proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2014 yang dilakukan BPK.

"Saya sudah bilang teman-teman untuk membuat Pansus BPK juga. Yang perlu dipansuskan adalah membahas kenapa tiba-tiba penyerahan buku itu tidak ke gubernur dan gubernur tidak dikasih waktu menyampaikan sambutan. Ini harus dibuat Pansus, harus diteliti siapa yang main," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Saat sidang paripurna pembacaan LHP APBD 2014 DKI Jakarta, BPK memang hanya menyerahkan buku laporan itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Sedangkan, Ahok yang juga datang pada paripurna tidak diberi buku serupa.

"Itu kan menyalahi undang-undang lo... Harus dibuat Pansus kenapa buku dikasih ke sekda tanpa kuasa dari saya. Dalam peraturan di seluruh Indonesia, yang namanya pemerintahan daerah itu legislatif dan eksekutif," tambah mantan Bupati Belitung Timur itu.

Aturan itu jelas berbeda dengan pemerintah pusat. BPK bisa menyerahkan LHP hanya kepada DPR tanpa menyerahkan langsung ke presiden secara bersamaan.

"Makanya di seluruh Indonesia yang paling aneh hanya Jakarta tahun ini. Sebelum-sebelumnya tetap menerima satu buku untuk eksekutif dan satu buku untuk legislatif. Pansus harusnya mengarah ke situ," kata mantan anggota Komisi II DPR itu.

Ahok curiga ada oknum yang sengaja mengatur agar buku tidak diberikan langsung padanya. "Berarti ada mafia apa? Ada politik apa? Itu harus dibuat Pansus. Kalau temuannya itu bukan urusan dia, tapi BPK," tutup Ahok. (Bob/Yus)