Jubir JK: Rizal Ramli adalah Sumber Kegaduhan

Liputan6.com, Jakarta - Setelah mengritik proyek pembelian Airbus A 350, proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt, terakhir Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat publik.

Aksi Rizal Ramli ini kontan menjadi sorotan. Terlebih Rizal baru diangkat menjadi Menko Kemaritiman dalam pemerintahan Jokowi-JK, dan mereka yang dikritik merupakan sejawat Ramli di pemerintahan.

Disebut-sebut, Rizal berani mengritik JK karena berlindung di balik tulisan mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi. Dalam tulisan itu, Adhie menuding JK sebagai pihak yang menciptakan kegaduhan di internal pemerintah. Dia pun meminta JK untuk bersikap selayaknya negarawan yang mau menerima kritik.

Namun pendapat Adhie itu langsung ditepis Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah. Dia mengatakan, justru yang menjadi penyebab kegaduhan saat ini adalah Rizal Ramli (RR).

"Sumber kegaduhan adalah Pak Rizal. Sejak selesai dilantik RR sudah ribut soal Garuda, juga dengan program listrik. Tapi Pak JK sama sekali tidak mengomentari karena bukan tempatnya," tutur Husain di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Husain mengungkapkan, atas aksinya itu Rizal Ramli telah ditegur Presiden. "Tetapi Pak Rizal makin menjadi-jadi meski sudah ditegur Presiden. Malah mau memanggil Pak JK dan menantangnya debat. Saya sendiri harus mengingatkan Pak Rizal, sebagai menteri lebih baik manfaatkan sidang kabinet (sikab) dan rapat terbatas (ratas), jangan bikin kegaduhan," tambah dia.

Husain juga menyinggung tulisan Adhie Massardi yang disebut menyudutkan JK. Dalam tulisannya, Adhie menyinggung Presiden Franklin D Rosevelt mau menerima saran dan masukan dari peneliti Albert Einstein.

Terkait hal ini, Husain mengatakan, saran tersebut diterima karena Albert Einstein tidak memberikan saran dan masukan dengan gaya menantang.

"Apakah Einstein memanggil Presiden dan menantangnya berdebat? Pasti tidak. Einstein menyampaikan dengan amat santun lewat surat. Tidak seperti Rizal Ramli, seorang Menko memanggil Wapres‎," tegas dia.

"Jadi cara gagasan dan disampaikan apalagi sudah di dalam satu pemerintahan, tetap perlu mengedepankan tata krama," tandas Husain. (Sun/Yus)