Komisi V DPR: Pemerintah Harus Bangun Tower Cuaca di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Tragedi jatuhnya pesawat Trigana Air nomor penerbangan IL 267 di Papua, Minggu 16 Agustus lalu, membuat kinerja Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas (Panja K3) Penerbangan bentukan Komisi V DPR RI diperpanjang.

Panja K3 ini meminta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, BMKG dan stakeholder terkait membangun tower cuaca di daerah perintis khususnya Papua.

Anggota Komisi V DPR Fauzih H Amro mengatakan, langkah ini harus dilakukan sebagai rekomendasi mengingat cuaca ekstrem di daerah perintis tersebut.

"Buat Papua nanti dikhususkan peraturan karena kan distrik. Perlu ada regulasi ketat, sehingga layak atau tidak layak ketahuan. Kita rekomendasi tower cuaca karena di sana cuacanya ekstrem," ujar Fauzih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam 20 Agustus 2015.

Sebelumnya, Panja K3 sudah melakukan evaluasi sistem, prosedur penerbangan dan bandara-bandara Internasional. Pascajatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 sebagai langkah cepat tanggap memperbaiki penerbangan nasional. Namun, bandara-bandara dan sistem operasi penerbangan di daerah terpencil luput dari pantauan panja.

"Daerah-daerah perintis luput dari jangkauan. Kita kan kemarin yang komersil AP 1, AP 2 lalu ke bandara klas 1,2, dan 3. Nah kita tidak perhitungkan perintis. Perintis itu sisi safety-nya longgar. Misalnya runway masih batu, masih tanah," papar dia.

"Kedua, tidak ada tower pengatur cuaca. Hanya feeling pilot. Nah kita atur lagi itu bagi daerah-daerah untuk mengevaluasi bandara-bandara perintis," sambung dia.

Karena itu, Politisi Partai Hanura ini menekankan Komisi V meminta pembangunan tower cuaca di bandara perintis.

"Makanya nanti minimal ada tower di setiap bandara untuk mengetahui situasi cuaca," kata Fauzih.

Sebelumnya Komisi V akan meminta keterangan Kemenhub, BMKG dan stakeholder terkait serta pihak Trigana Air untuk menerangkan kejadian yang menimpa pesawat nahas tersebut.

Audit Menyeluruh

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap peralatan di seluruh bandara perintis di Indonesia menyusul jatuhnya pesawat Trigana Air.

"Kami mendesak Kemenhub untuk melakukan audit menyeluruh di seluruh bandara perintis yang ada di Papua baik itu navigasinya, radar cuacanya, ataupun pemetaan terhadap pegunungan yang ada," kata Djemy.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur keselamatan pesawat di bandara. Pembangunan dan perluasan bandara di kota besar ataupun bandara internasional tak dibarengi dengan pembangunan di bandara perintis.

"Kami berharap bandara perintis ini menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah terpencil. Karena bandara perintis adalah jembatan menuju daerah yang terpencil di Papua dalam distribusi kesejahteraan," tandas Djemy. (Ron/Ans)