Warga Kampung Pulo Keluhkan Biaya Plus di Rusun Jatinegara Barat

Liputan6.com, Jakarta - Warga Kampung Pulo yang digusur, diberikan tempat tinggal pengganti di rusunawa, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Mereka dikenai beban Rp 300 ribu per bulan. Namun demikian, beberapa warga mengeluhkan adanya biaya tambahan di rusun tersebut.

"Sewanya saja memang Rp 300 ribu, tapi itu belum bayar biaya plus-plus lain seperti listrik dan air," kata Eri, warga Kampung Pulo ‎RT 09 RW 02 yang mendapat tempat di lantai 3 rusunawa, Jumat (21/8/2015).

Warga lainnya bernama Imas (24) yang mendapat tempat di lantai 9 rusunawa memperkirakan, dalam sebulan keluarganya harus‎ membayar Rp 500 ribu. Biaya tambahan yang harus dibayarkan adalah biaya air dan biaya listrik yang memakai pulsa.

"Enggak cuma air dan listrik, ada lagi biaya kebersihan, dan parkiran katanya juga bayar," tutur Imas.

Bila diperbolehkan, ia lebih memilih tidak digusur dan tidak pindah ke rusunawa. Sebab, tinggal di rumah sendiri, walau jelek, tidak perlu mengeluarkan uang banyak.

"Sebenarnya tadi enggak bayar, sekarang bayar. Kalau Rp 300 ribu tanpa ini itu, masih terjangkau. Saya ingin diringankan lagi. Kalau enak ya enak di sini, walau jelek rumah begini," imbuh Imas.

Imas juga tidak setuju dengan rencana Guberrnur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mau membiayai warga Rp 5 juta untuk pulang kampung.

"Saya dari Brebes, tapi kalau disuruh gitu (pulang kampung) enggak mau. Kan suami kerjanya di sini, dagang suami saya," tandas dia.

Penolakan warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur sebenarnya mirip dengan penggusuran permukiman kumuh di bantaran Waduk Pluit. Kala itu warga mendapat Rp 5 juta bagi yang ingin pulang kampung.

Hal serupa juga ditawarkan kepada warga Kampung Pulo. Gubernur Ahok akan memberikan uang Rp 5 juta kepada warga yang memilih pulang kampung dibanding menempati rumah susun.

"Kalau mereka minta mau pulang kampung enggak usah rusun, saya kasih Rp 5 juta satu orang. Karena rusun lebih mahal. Saya bangunnya Rp 200 juta-Rp 500 juta kok. Gua kasih Rp 5 juta. Enggak usah kasih KTP lagi. Kasih saya namanya," ucap gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis 20 Agustus 2015. (Mvi/Mut)