Menko Polhukam: Badan Cyber Dibentuk Bukan untuk Mematai Warga

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis non-pertahanan. Penguatan teknologi cyber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.

"Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana, yang dikutip dari ksp.go.id, Minggu (23/8/2015).

Luhut pun bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal Lembaga Sandi Negara, Deputi Cyber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung. "Juga pakar IT di Indonesia untuk turut mengabdi," ujar Luhut.

Sehingga, gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama.

Luhut menyadari bahwa masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan cyber. Sistem itu bakal tetap berjalan pada tiap lembaga, namun badan cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Luhut sekaligus menampik isu yang beredar bahwa Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan cyber. Masyarakat diresahkan kabar bahwa Kantor Staf Presiden menggandeng badan intelijen Negeri Abang Sam, Central Intelligence Agency (CIA), mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data.

Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

"Justru, pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Luhut.

Bukan Memantau Rakyat

Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara mengatakan, pembuatan sistem pertahanan dan keamanan cyber sudah mendesak. Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan cyber Indonesia kerap diserang.

Indonesia, kata dia, juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal. "Kita harus segera meresponsnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri." ucap Rudiantara.

Masyarakat sebelumnya diramaikan dengan desas-desus bahwa KSP akan bekerja sama dengan lembaga intelijen Amerika, Central Intelligence Agency (CIA) untuk memantau percakapan masyarakat dalam aplikasi sosial dalam Big Data.

Padahal, Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data. "Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data," kata Luhut.

Luhut juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.

"Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional," ujar dia.

Walhasil, isu kerja sama KSP-CIA untuk menyedot data percakapan masyarakat melalui jejaring sosial dinilai tak cerdas. "Dan kontraproduktif," tegas Luhut. (Ali/Ado)