Ahok Tawarkan Rusun Lagi untuk Warga Kampung Pulo

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akhirnya selesai menertibakan rumah warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di RW 1, 2, dan 3. Setelah itu, 4 RW lainnya menyusul untuk direlokasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menawarkan rusun bagi warga yang tinggal di RW 5, 6, 7, dan 8. Bila mereka setuju, pembangunan akan dilakukan.

"Kalau kita tutup ini sudah enggak banjir, itu kan pasti ada tampungan air seperti danau gitu kan. Nah itu yang mau kita tawarkan, sudah selesai ini dulu, bagaimana kalau kita bangunin (rusun)," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Mekanisme yang ditawarkan pun masih sama. Warga cukup menyiapkan sertifikat tanah atau girik tanda kepemilikan lahan. Bagi warga yang memiliki sertifikat tanah akan diberi 1,5 kali dari lahan yang mereka miliki.

"Terus kalian tinggal di dalam ada sertifikat, saya kasih 1,5 kali. Kalau enggak ada sertifikat, bisa buktikan tanah girik atau bagaimana, bukan jual beli lahan negara, tanah girik ada dasarnya," jelas Ahok.

Warga yang memiliki girik, lanjut dia, akan diberi 1,2 kali dari lahan yang mereka miliki. Misalkan, warga memiliki lahan 100 meter akan diganti 120 meter. Bila dikonversi rata-rata 30 meter per unit rusun, warga akan mendapat 4 unit rusun bersertifikat hak milik.

"Tapi kalau kamu enggak ada dasar, cuma jual beli bangunan di atas tanah negara, itu enggak bisa. Kami kena, masuk penjara," tutup Ahok.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengungkapkan belum memiliki desain pasti untuk rusun yang akan dibangun di Kampung Pulo. Semua masukan sedang dikaji termasuk desain yang ditawarkan Ciliwung Merdeka.

"Konsep Ciliwung Merdeka sudah bagus, sepanjang itu bisa disosialisasikan tidak apa-apa. Kami sebagai pemerintah menampung aspirasi masyarakat. Konsep mana yang mereka inginkan, Ciliwung Merdeka dan masyarakat harus koordinasi dan menyatu dengan masyarakat. Kalau itu sudah bisa menyatu nanti kita lakukan kita laporkan ke Pak Gubernur," jelas Ika. (Mut)