Pramono: Dubes itu Kepanjangan Tangan Presiden di Berbagai Negara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengajukan 33 nama-nama calon duta besar (dubes) Indonesia kepada DPR RI. Mereka akan diuji kelayakan dan kepatutan di Komisi I. Di antara nama yang diusulkan disebut-sebut merupakan tim sukses Jokowi saat Pilpres 2014.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung beranggapan hal tersebut tidak menyalahi prosedur. Menurut dia, penunjukkan dubes merupakan kewenangan Jokowi. Begitu juga latar belakang nama-nama yang diajukan.

"Dubes itu kepanjangan tangan presiden di berbagai negara. Tentunya setiap presiden mempunyai style atau gaya yang juga tujuan dan cara yang beda-beda. Sebagai contoh ketika melalukan perayaan kemerdekaan kemarin, di mana yang diundang itu 70% adalah rakyat, kemudian 30% pejabat negara," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Menurut dia, ada nama-nama calon dubes berlatar belakang politikus masih wajar. Sebab dari 33 nama itu, mayoritas diisi oleh para diplomat karir. "Sebenarnya tak terlalu banyak, yah. Bisa dilihat dari presiden ke presiden kan sebenarnya ada ininya. Dan daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karir," sambung dia.

Dia pun membantah, masuknya sejumlah politisi sebagai dubes merupakan bagian politik akomodasi yang dilakukan Jokowi kepada orang yang ikut menyukseskannya saat Pilpres 2014. Dia juga menolak adanya permintaan partai untuk memasukkan kadernya sebagai dubes.

"Itu sepenuhnya kewenangan diskresi Presiden. Jadi Menlu itu diskresi Presiden dan untuk itu tentunya Presiden apa meminta masukan dan saran pendapat dari menteri terkait terutama dari Menlu," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

Pramono meyakini sosok yang ditunjuk, baik itu yang berlatar belakang politikus partai maupun diplomat karir, merupakan orang-orang paham visi dan misi arah hubungan luar negeri yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. ‎

"Nah, beliau ingin siapa pun yang ditunjuk sebagai dubes itu bisa menjadi semacam marketing bagi pemerintahan ini. Di manapun ditugaskan. Nah, itulah yg dilakukan Presiden. Mengenai orangnya, tentunya Presiden dan Menlu yang mengetahui itu," pungkas dia. ‎

‎Jokowi mengajukan 33 calon duta besar (Dubes) kepada DPR yang berasal dari sejumlah kalangan. Sejumlah nama tenar juga dicalonkan dalam surat tertanggal 6 Juli 2015.
‎
Nama tenar itu antara lain mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu Bambang Antarisko, Dirjen Protokoler Kemlu Ahmad Rusdi, dan Dirjen Asia Pasifik Kemlu Yuri Octavian Thamrin.‎ Ada pula nama Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma yang menjadi bagian dari tim sukses Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

Tak hanya itu, ada pelukis Astari Rasjid yang juga masuk dalam daftar tersebut. Kemudian beberapa politisi partai seperti mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, Helmi Fauzi yang juga politisi PDI Perjuangan dan anak Pahlawan Nasional Amelia Achmad Yani yang merupakan politisi Partai Hanura. ‎(Rmn/Bob)