Anang DPR: Pembentukan Kementerian Khusus Kebudayaan Perlu Dikaji

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan RUU Kebudayaan dapat menjadi induk bagi undang-undang yang menaungi masalah seniman dan budayawan.

Anang yang juga anggota Pansus Panja RUU Kebudayaan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan harmonisasi bersama Baleg (Badan Legislasi) mengenai RUU Kebudayaan.

"Lebih jauh lagi kita akan membedah (pasal per pasal), mudah-mudahan ini menjadi masukan yang akan kita bawa. Bagaimana konstruksi (RUU Kebudayaan) ini bukan untuk memasung ekspresi budaya," ujar Anang dalam diskusi bertema "Dilema RUU Kebudayaan Antara Melindungi dan Memasung" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaannya, apakah RUU ini lebih mengarah kepada pelestarian atau pemanfaatan. Sebab, lanjut dia, selama ini terdapat beberapa kementrian yang tugasnya bersinggungan dengan kebudayaan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementrian Pariwisata.

"Pembentukan kementerian yang khusus mengelola kebudayaan hendaknya dikaji kembali," ujar Anang.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, setidaknya terdapat 2.000 lebih cagar budaya dan 329 lebih museum di seluruh Indonesia. Karena itu, keberadaan RUU Kebudayaan harus dapat menjaga kelestarian semua itu.

"RUU Kebudayaan cukup penting untuk menjamin bahwa urusan kebudayaan di semua tingkatan, mulai akar rumput masyarakat hingga di atasnya terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Termasuk sarana prasarana," papar Anang.

Terkait hal ini, sastrawan Yudhistira ANM Massardi mengatakan pentingnya dukungan payung hukum untuk mendukung terbitnya Undang-Undang Kebudayaan agar perannya tidak dikesampingkan di Kementerian Pendidikan.

"Saya berharap UU Kebudayaan yang akan kita miliki ini harus punya suatu pijakan yang besar. Kita harus berani berpikir besar, membuat agenda besar, kita ini bangsa yang besar," pungkas Yudhistira. (Sun/Bob)