Liputan6.com, Cipanas - Sosok Richard Joost Lino atau sering disebut RJ Lino menyita perhatian publik Indonesia. Hal ini lantaran Direktur Utama PT Pelindo II itu mengadu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil tentang langkah Bareskrim Polri yang menggeledah kantornya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane atau alat angkut berat pada Jumat 28 Agustus kemarin.
Kepada Sofyan Djalil, RJ Lino mengancam akan mundur dari posisinya sebagai Dirut PT Pelindo jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menyelesaikan persoalan ini segera.
Banyak pihak angkat bicara, bahkan bukan dari partai koalisi pendukung pemerintah. Mereka mengecam keras apa yang dilakukan RJ Lino.
Advertisement
"Kalau benar kenapa (RJ Lino) harus takut? Ingat asas hukum equality before the law. Seluruh pejabat harus siap kantornya digerebek. Tidak perlu lapor menteri ini atau menteri itu," ujar koordinator juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Cipanas, Jawa Barat, Minggu (30/8/2015).
Anggota Komisi III DPR itu berharap RJ Lino segera melaksanakan ucapannya dan mengundurkan diri dari Dirut Pelindo. Jika tidak, dia menyarankan Presiden Jokowi untuk segera memecatnya.
"Banyak kok yang mau jadi Dirut Pelindo II," tegas Ruhut.Â
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak sebelumnya menyatakan tim penyidik menggeledah PT Pelindo II terkait kasus dugaan korupsi. Menurut dia, pengadaan mobile crane diduga tidak sesuai aturan.‎
"Iya benar saat ini tengah dilakukan penggeledahan. Maka itu kita geledah untuk mencari alat-alat bukti," ucap Victor saat dihubungi di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2015.
Selain menggeledah, sambung Victor, tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memeriksa sejumlah pejabat di PT Pelindo II terkait adanya dugaan korupsi pengadaan alat angkut berat.
"Ya pasti (kita periksa). Bilamana keterangannya dibutuhkan untuk pengembangan kasus ini," imbuh Victor. (Ali/Yus)