Jubir JK: Demo Buruh Jangan Anarkis

Liputan6.com, Jakarta - Buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pada pemerintah. Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, demo merupakan hak tiap warga negara, akan tetapi jangan anarki.

"Para buruh kan juga sudah biasa menggelar demo damai, mereka sudah terbiasa tidak berbuat anarkis, semoga saja demo hari ini berlangsung seperti itu lagi," kata Husain kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Husain menerangkan, harapan buruh dan pemerintah tidak berbeda. Semua berujung pada peningkatan kesejahteraan. Agar hal itu bisa terwujud, pemerintah perlu suasana yang kondusif dan aman.

"Harapan buruh dengan pemerintah kan sama, keduanya ingin melihat Indonesia maju dan sejahtera, agar penghasilan rakyat termasuk buruh meningkat disertai keadilan dan pemerataan," tutur dia.

"Untuk mencapai itu, baik pemerintah maupun buruh membutuhkan suasana kerja yang aman," tambah Husain.

Husain mengatakan, para buruh wajib mengikuti prosedur saat melakukan aksi demo. Salah satunya, dengan seizin kepolisian dengan mengikuti prosedur yang ada.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi demo buruh tersebut. Ia menyampaikan beberapa pesan yang harus dipenuhi buruh selama beraksi.

"Tolong jangan rusak taman, pot, segala macam, apalagi loe rusak-rusak lampu gitu," ujar Ahok di Balaikota.

Ahok memastikan akan menggugat mereka yang ketahuan merusak fasilitas umum selama demo buruh. Mengingat perusakan sudah sangat sering terjadi.

Sebanyak 8.542 personel Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri akan bersiaga menjaga aksi massa tersebut agar tetap tertib dan kondusif.

‎Dalam aksinya kali ini, massa buruh telah menyiapkan sejumlah tuntutan, antara lain, meminta pemerintah menurunkan harga barang dan harga bahan bakar minyak (BBM), mendesak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat anjloknya nilai tukar rupiah, menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) terlebih di tengah ancaman PHK pekerja lokal. (Mvi/Mut)