Buwas Digeser, Komisi III DPR Bakal Bentuk Pansus Pelindo II

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyesalkan mutasi atau penggeseran Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso atau Buwas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, Buwas menjadi korban kasus Pelindo II yang sedang diusutnya.

"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri, karenanya Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo," tutur Trimedya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

‎"Ya memang kasusnya ini muatan politis. Jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa, tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara. Ya, Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis‎," tambah dia.

Karena itu, Trimedya menegaskan, DPR tidak akan tinggal diam. Komisi III akan membuat Pansus kasus Pelindo II. Tujuannya supaya kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane tidak hilang begitu saja.

Menurut Trimedya, DPR juga bakal memanggil Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti agar memberikan penjelasan terkait mutasi Buwas.‎

"Kita juga akan mengundang Kapolri minggu depan untuk mempertanyakannya. Kalau Kapolri tidak bisa ke DPR, kita yang akan ke kantornya Senin atau Selasa depan," tegas dia.

‎Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga menilai hal senada. Penggeseran di internal Polri, Buwas adalah korban.

"Presiden Jokowi memberikan perhatian mengenai dwelling time. Buwas menjalankan instruksi Presiden untuk menuntaskan persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Tapi kemudian Buwas yang terpental," pungkas Masinton.

Kabreskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso atau Buwas resmi dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menggeser Komjen Pol Anang Iskandar yang berganti menjadi Kabareskrim.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan sebelumnya mengatakan, mutasi atau pergeseran jabatan hal yang lumrah di internal Polri. Apalagi kebutuhan organisasi Polri membutuhkan kehadiran Buwas di tempat yang lain.

"Karena sekarang darurat narkoba, dan Pak Buwas dibutuhkan. Pak Budi Waseso bisa lebih fokus dan diharapkan lebih progresif untuk penanganan kasus narkoba," kata Anton di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 4 September 2015. (Rmn/Mut)