Sukses

Dukung Pemerintah, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?

Semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi Rabu 2 September lalu.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal‎ balik.

"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN‎, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.

Anggota Komisi II itu juga menuturkan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK harus menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.

"Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya, ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum (ketua umum). Pasti ada. Enggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang," tegas Lukman.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu 2 September lalu di Istana Negara. Dukungan ini disebutnya tanpa ada kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.

"Kita sama sekali tidak membicarakan soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.

Bergabungnya PAN disambut baik oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.

"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat lebih besar. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Rmn/Ans)