Liputan6.com, Jakarta - Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai rapat dengar pendapat umum antara Panja BOPTN Komisi X dan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji ini berlangsung di Gedung Nusantara I, Selasa 8 September 2015.
"Dengan adanya BOPTN dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dengan demikian tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran," ujar Sutan.
Namun, kata politikus Partai Gerindra ini, penyaluran BOPTN tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan, dan tidak terlambat.
Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini berjanji, Panja akan memperbaiki sistem BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efesien, tepat waktu dan tempatnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Mujib Rohmat dari Fraksi Golkar, mengatakan Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN dapat berkeadilan.
"Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkatkan," imbuh Mujib.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan, penyaluran BOPTN pada 2013-2014 berjalan baiik, namun pada 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung ke dalam.
Adapun Wakil Rektor UGM mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. "Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa," kata Wakil Rektor UGM. (Sun/Yus)
Komisi X DPR: Penyaluran BOPTN Harus Dioptimalkan
Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran.
Advertisement