Fahri Hamzah: Deteksi Konflik Pilkada, Personel BIN Harus Banyak

Liputan6.com, Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengajukan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 3,7 triliun. Dana itu untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) guna memastikan keamanan saat penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, dari setiap 3 kabupaten di Indonesia, BIN hanya menurunkan seorang anggota untuk melakukan pengawasan. Jumlah itu akan membuat BIN kesulitan mengatasi potensi konflik di wilayah secara dini.

"Ya gimana, meletus dulu masalah baru ketahuan. Harus ada deteksi dini, deteksi dini itu aparaturnya harus banyak," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015)

Kata Fahri, saat ini BIN memerlukan teknologi tinggi untuk mendukung kinerjanya. BIN harus difasilitasi untuk mendapatkan anggaran yang cukup guna mengatasi berbagai persoalan dalam negeri.

Selain itu, BIN juga tidak boleh menerima bantuan anggaran dari manapun kecuali dari pemerintah.

"Penggunaan anggaran BIN harus resmi uang dari negara. Tapi caranya menyepakati anggaran itu, posnya untuk apa dan sebagainya. Karena tidak semua operasi intelijen diketahui orang," tandas Fahri.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Purn Sutiyoso sebelumnya menyatakan terhambat anggaran dalam merekrut 1.000 personel BIN di seluruh Indonesia. Hal ini lantaran anggaran BIN dikurangi.

Berdasarkan anggaran yang sudah diputuskan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, BIN mendapat kucuran dana sebesar Rp 2,01 triliun. Anggaran itu berbeda dengan APBN 2015 di mana BIN mendapat jatah Rp 2,6 triliun. (Ali)