Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)Â Zulkifli Hasan menegaskan, pihaknya tak pernah diajak atau ditawari soal kursi menteri saat akan atau setelah bergabung menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya ditanya bolak-balik ditanya soal itu, saya sudah katakan saya ini Ketua MPR paham tata negara, paham aturan. Kalau soal menteri itu bukan hak kita bicara, hak prerogatif Presiden. Kami bergabung itu ingin memberikan vitamin mudah-mudahan direspons positif oleh pasar," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Baca Juga
Ketua MPR ini menuturkan, bergabungnya PAN lantaran ajakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar partainya bisa mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Advertisement
"Bu Mega di hari konstitusi ceramah, mengatakan ayo Pak Zul perbaiki sistem negara," ucap dia.
Karena itu, ujar Zulkifli, pihaknya memutuskan bergabung dengan pemerintah. Karena Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK sudah tidak relevan lagi.
Seharusnya, parlemen bersatu tak lagi terhalang oleh koalisi-koalisi untuk mendukung pemerintah guna mengatasi persoalan-persoalan bangsa.
"Kalau baju kotak-kotak kan susah, tentu kebersamaan percaya. KMP-KIH kan pemimpin-pemimpin negarawan," tandas Zulkifli. (Ali/Yus)