4.000 Polisi Bersiaga Amankan Demo Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Polisi mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan demonstrasi guru honorer yang rencananya berlangsung selama 2 hari, mulai 15 hingga 16 September 2015. Personel gabungan itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polres Metro Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Mohammad Iqbal menerangkan, puluhan ribu guru memulai aksinya pukul 08.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini, Selasa (15/9/2015). Lalu mereka akan bergerak menuju Kantor KemenPAN-RB dan Kemendikbud.

"4.037 personel itu dibagi untuk 2 hari. Hari pertama ini agendanya mereka demo di depan Gedung DPR lalu ke gedung KemenPAN RB dan Kemendikbud. Kami turunkan 2.219 personel yang bersiaga di 4 lokasi. Yaitu titik kumpul mereka Parkir Timur Senayan, Gedung DPR/MPR dan 2 kantor kementerian itu," ujar Iqbal kepada Liputan6.com.

Iqbal menuturkan, para pendemo rencananya akan melanjutkan aksi pada keesokan harinya bila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka hari ini. Lokasi demonstrasi pindah ke bundaran Hotel Indonesia dan Istana Merdeka.

"Rencananya mereka akan lanjutkan aksinya besok, hari kedua, jika hari ini tidak mendapatkan solusi atas tuntutannya. Besok lokasi demonya pindah ke depan Istana, kami kerahkan kekuatan personel 1.818 orang. Titik pengamanannya besok ada 4 lokasi, mulai parkiran IRTI Monas, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Kuda Indosat dan Istana Merdeka" sambung dia.

Iqbal menjelaskan, puluhan ribu guru ini adalah gabungan dari Forum Honorer Kategori Guru Indonesia (FHKGI) dan PGRI. Tuntutan mereka adalah pemerintah segera mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Mereka menuntut agar diangkat menjadi CPNS lalu kemudian PNS," tandas Iqbal.

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, ada alasan kuat mengapa para tenaga dan guru honorer di bidang pendidikan ini mengambil langkah untuk berunjuk rasa.

Dia menjelaskan, sebenarnya para guru dan tenaga honorer kategori 2 (K2) telah melakukan tes untuk pengangkatan menjadi PNS pada akhir tahun lalu. Namun, tes tersebut diduga tidak transparan, sehingga banyak guru dan tenaga honorer yang tidak lulus. (Mvi/Ans)