Pemerintah Siap Angkat Guru Honorer K2 Jadi PNS Secara Bertahap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bersedia mengangkat guru honorer kategori 2 atau K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pengangkatan guru yang berjumlah sekitar 440 ribu orang ini punya sejumlah catatan.

"Atas nama Pemerintah, selaku MenPAN-RB kami memutuskan bisa mengakomodir aspirasi dari Forum Tenaga Honorer K2 untuk bisa merekrut seluruh eks tenaga honorer K2 menjadi PNS dengan beberapa catatan," kata Yuddy dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Yuddy menjelaskan, catatan pertama adalah mengenai biaya yang tidak kecil, yakni mencapai Rp 34 triliun per tahun untuk membiayai semua tenaga honorer K2 dengan pangkat rata-rata golongan III-A.

‎"Pemerintah akan membuat roadmap pengangkatan seluruh honorer K2 tersebut menjadi PNS secara bertahap hingga 2019," ujar dia, seraya mengimbau agar DPR dan pemerintah berhemat.

Catatan kedua, kata Yuddy, dalam pengadaan dan rekrutmen honorer K2 menjadi PNS, harus mengedepankan ketentuan yang berlaku. Juga dilakukan proses verifikasi ulang, untuk memastikan mereka memenuhi syarat dan berhak diangkat menjadi PNS.

Catatan ketiga, lanjut Yuddy, diperlukan desain kebutuhan dalam pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Maka itu pengangkatan ini tetap bergantung kepada pengajuan kebutuhan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Dan apabila ada kebutuhan atas payung hukum yang lebih kuat, pemerintah berharap dukungan Komisi II DPR. Inilah yang paling maksimal yang bisa kami lakukan dalam batas koridor konstitusi yang ada," jelas Yuddy.

Keputusan pemerintah ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR. Meskipun ada sejumlah usulan tambahan dari anggota Dewan, secara garis besar mereka setuju dengan keputusan pemerintah.

Ribuan guru honorer menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta siang tadi. Mereka menuntut pemerintah mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS. Aksi ini sempat melumpuhkan lalu lintas Ibukota, khususnya di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR. (Rmn/Ado)