Pentolan Kelompok Bersenjata di Papua Nugini Janji Bebaskan 2 WNI

Liputan6.com, Jayapura - Jefry Pagawak, pentolan kelompok yang disebut-sebut sebagai pelaku dugaan penculikan 2 WNI, Badar (30 tahun) dan Sudirman (28 tahun) di Papua Nugini (PNG) berjanji akan membebaskan 2 orang itu dalam kurun 1 hingga 2 hari ke depan.

Perjanjian ini dikatakan Jefry pada saat melakukan hubungan langsung lewat telepon selularnya kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw Rabu 16 September malam lalu.

Dalam pembicaraan tersebut, Jefry juga membantah melakukan penyanderaan 2 WNI. Namun, dirinya mengetahui siapa pelaku penyanderaan ini.

"Suara sambungan telepon Jefry Pagawak sangat jernih dan memang kelihatannya dia berada di posisi baik dan berada di kota," kata Waterpauw, tanpa menyebutkan kota mana yang dimaksud itu, Jayapura, Kamis (17/9/2015).

Sementara, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Papua Suzana Wanggai mengatakan, sampai kini pihaknya masih menunggu perkembangan dari pemerintah PNG terkait hasil negosiasi kepada kelompok bersenjata itu.

"Upaya negosiasi terus dilakukan, kami berharap kondisi 2 warga negara itu sehat dan dalam keadaan baik," ujar dia.

Pemerintah PNG, menurut Suzana, telah melakukan banyak hal dalam negosiasi ini. Aparat keamanan juga sudah mulai digeser dari Port Moresby, Ibukota PNG. "Data lengkapnya belum kami dapat, yang pasti mereka serius untuk pembebasan ini," ujar dia.

Kerja Sama

Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua Yan Mandenas meminta aparat TNI-Polri kerja sama dengan tentara PNG dalam pembebasan ini. "Seharusnya kan anggota keamanan kita bisa masuk ke sana, karena  Indonesia-PNG memiliki hubungan diplomatik yang baik," jelas dia.

Kalau perlu, menurut Yan, pemerintah RI mengerahkan helikopter dalam pencarian ini dan melakukan penyisiran. Pihaknya berharap dalam 1-2 hari ini, pembebasan sandera itu bisa dilakukan.

"Tetapi jika tidak bisa dibebaskan, ini menandakan intelijen kita lemah dan lebih baik direformasi kembali sistem pertahanan keamanan ini," tegas Yan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Rudolf Patrige sebelumnya menyebutkan, sejumlah jalan tikus yang ada di wilayah perbatasan RI-PNG merupakan wilayah tanah adat, sehingga pihaknya hanya dapat mengawasi daerah tersebut.

Dalam upaya pembebasan 2 WNI, pemerintah RI juga mengerahkan 3 tokoh masyarakat di Keerom untuk bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat di wilayah perbatasan 2 negara ini. (Rmn/Nda)