Fraksi PKS di DPR Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, fraksinya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara seperti Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam APBN-P 2015.

"Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Dia menjelaskan alasan penolakan itu. Pertama, saat ini kondisi perekonomian negara sedang terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit sebagai imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi. Melihat keadaan tersebut, tidak tepat jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara itu dilanjutkan.

"Kami menilai tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan di saat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk," ujar Jazuli.

Kedua, saat ini tidak tepat menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. "Energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata dia.

"Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," tegas Jazuli.

Fokus Mengatasi Krisis

Dia menjelaskan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi dan prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun menurut dia, asumsi serta prediksi itu salah.

"Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," kata Jazuli.

Selain itu, Jazuli mengajak seluruh pihak baik pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.

Dia menegaskan, F-PKS telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.

"Prioritas rekomendasi F-PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Jazuli. (Ant/Ado/Mvi)