Mendaulat Adhyaksa Dault, Menantang Ahok

Tak sedikit yang mendukung pencalonan Adhyaksa sebagai gubernur di Ibukota. Di antaranya mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Buat dia, Adhyaksa memiliki cukup modal untuk bisa bersaing dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini yang juga berencana maju di Pilkada DKI 2017, Ahok.

"Lihat foto beliau di depan, dengan kumis, ya sudah pas. Ditambah kacamata, layak sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penampilannya sudah pas," kata Gobel di acara pendaulatan Adhyaksa, Jakarta, Minggu 20 September 2015.

Walau mendulang dukungan, Adhyaksa menampik jika langkahnya ini disebut sebagai upaya melawan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Tidak ada kata melawan Ahok. Saya katakan kepada tim dan semua, cara mendapatkannya (kursi Gubernur DKI) jangan gunakan praktik menjelekkan, jangan ada kata-kata menjelekkan," ujar Adhyaksa.

Bahkan Adhyaksa tak segan memuji kinerja Ahok. Menurut dia, sejauh ini mantan Bupati Belitung Timur itu sudah mengambil kebijakan yang baik bagi Ibukota. "Pak Ahok sudah bagus, lantangnya oke. Pak Ahok juga sudah melakukan terobosan, dengan good governance," puji Adhyaksa.

Namun Ahok dinilai masih harus memperbaiki kepemimpinannya. Khususnya soal komunikasi dengan pihak legislatif. "Pak Ahok itu memang sudah melakukan terobosan, cuma komunikasi yang perlu disempurnakan. Saya tidak bilang kurang baik, tapi belum disempurnakan," tandas Adhyaksa.

Bukan DKI 2

Hanya saja, Adhyaksa mengaku belum ada pembicaraan menjadi pendamping Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Namun, dia menegaskan tak ingin menjadi orang nomor 2. Sebab, langkahnya menuju DKI 1 bukan berdasarkan mencari kekuasaan.

"Belum ada pembicaraan ke sana. Tidak ada seandai-andainya. Enggak ada seandainya. Saya bukan mencari kekuasaan kalau untuk jadi orang kedua. Udah cukup kekuasaan itu. Kalau amanah, maju nomor satu. Kalau enggak, ya enggak usah. Ngapain, enggak nyari duit," pungkas Adhyaksa.

Boleh dibilang, sejumlah nama bermunculan dan digaungkan bakal meramaikan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Gubernur saat ini, Ahok. Mulai dari Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pengusaha yang kini berpolitik Sandiaga Uno hingga yang terbaru, Adhyaksa.

Sebelumnya, Ahok menanggapi santai langkah politik yang dilakukan Sandiaga Uno. Bagi Ahok, lebih banyak orang yang menyatakan diri maju pada Pilkada DKI lebih awal justru semakin baik.

"Bagus. Itu yang saya bilang Jakarta itu harus banyak orang mau menyatakan diri maju gubernur," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis 17 September 2015.

Ahok mengatakan, semakin awal orang menyatakan diri maju tentu akan semakin memberikan waktu banyak kepada warga DKI menilai calon itu. Ide-ide pembangunan Jakarta tentu sudah muncul sejak awal memproklamirkan diri.

"Orang Jakarta akan menilai, kalau jadi gubernur, dia punya program apa. Apa yang pengen dia perbaiki, apa yang belum Ahok kerjakan, ada enggak ide lebih bagus lebih hebat dari yang Ahok lakukan," jelas Ahok.

Relawan Galang Dukungan

Tak hanya kesiapan program. Ahok juga mendapat dukungan dari relawan. Para relawan yang mengatasnamakan Teman Ahok bahkan membuka sejumlah posko pengumpulan fotokopi KTP untuk mendukung Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 melalui jalur independen di beberapa mal di Ibukota.

Pengumpulan KTP ini dilakukan sebagai syarat bagi pasangan cagub dan cawagub, agar dapat lolos melalui jalur independen pada Pilkada serentak DKI Jakarta.

Sigit, seorang penanggung jawab Posko Teman Ahok mengatakan, pendirian posko pengumpulan KTP tersebut mulai dilakukan sejak 16 Juli 2015 lalu. Saat ini baru ada posko yang didirikan di 4 mal besar di Jakarta.

"Saat ini baru 4, itu ada di sini (Mal Ambasador), Emporium Pluit, ITC Cempaka Mas dan Citra Land. Targetnya nanti akan ada 150 posko seperti ini yang akan dibuat oleh Teman Ahok," ujar Sigit saat ditemui Liputan6.com di Mal Ambasador, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Juli 2015.

Untuk maju melalui jalur independen, setidaknya Ahok membutuhkan dukungan dari 750 ribu warga Jakarta. Agar aman, Ahok butuh 1 juta dukungan yang harus dikumpulkan sampai Juli 2016 atau dalam waktu 12 bulan. Waktu tersebut ditetapkan lantaran jadwal Pilkada DKI Jakarta dimajukan ke Februari 2016.

Nasdem Melirik Ahok

Hingga kini Ahok belum memiliki kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Nasdem pun mulai melirik mantan politikus Partai Golkar dan Gerindra tersebut.

"Nasdem partai yang terbuka untuk anak bangsa yang punya potensi untuk maju, termasuk Ahok," ucap Sekjen Nasdem Rio Capella kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu 20 September 2015.

Rio mengakui kalau Ahok merupakan tokoh muda yang memiliki kemampuan. Namun, Nasdem tidak akan serta-merta memberikan dukungan. Gubernur DKI Jakarta itu tetap harus melawati proses fit and proper test.

Anggota Komisi III DPR ini juga memastikan dukungan yang diberikan murni demi kepentingan bangsa dan negara. Ahok tidak akan dimintai mahar apa pun. "Nasdem dalam mengusung pasangan calon memang tidak mensyaratkan itu (mahar)." (Ans/Nda)