DPR Prihatin Penyertaan Modal Negara Masih Jadi Tumpuan BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Dirut PT Askrindo, Perum Jamkrindo, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Bahana PUI. Pada pertemuan ini, Komisi VI menemukan beberapa catatan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang masih menjadi tumpuan beberapa BUMN.

Anggota Komisi VI Ihsan Yunus mengatakan, hal ini menjadi kecemasan anggota dewan.

"Kami di Komisi VI berharap PMN ini diberikan asal struktur keuangan baik, daya tahan BUMN itu sendiri semakin kuat dan sumbangan terhadap negara semakin tinggi dalam bentuk dividen," ujar Ihsan di Gedung DPR, Senayan, Senin 21 September 2015.

Berdasarkan penelusurannya terhadap laporan BPK 10 tahun yang lalu, dia melihat kebutuhan BUMN dari tahun ke tahun semakin tidak jelas. Sebab, kebutuhan PMN selalu saja bertambah.

"Kita berharap diberikan PMN ini ada hasilnya, tapi kok tiap tahun nambah lagi nambah lagi dan selalu berlindung di balik kesejahteraan rakyat dan visi misi presiden," tutur Ihsan.

Dia berharap, ke depan, BUMN tidak lagi mengeluh, terutama soal PMN. Sebab, fokus kerja BUMN adalah melaksanakan pelayanan kepada rakyat.

"Karena ujung-ujung nya minta (tambahan dana) lagi. Tolong pak deputi menyampaikan kepada ibu menteri," tutur Ihsan.

Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat kajian yang lebih mendalam terhadap setiap BUMN agar dapat melaksanakan tugas sepenuhnya.

"BUMN diharapkan dapat menjadi agent of development. Sedangkan dirinya sendiri tidak bisa dia urus. Nah ini tentu perlu kerja sama yang baik dari kementerian BUMN," kata Ihsan. (Bob/Mvi)