Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menginginkan adanya kenaikan gaji.‎ Pemerintahan Kabinet Kerja kini sedang fokus mengatasi masalah perekonomian yang semakin melemah.
"Karena itu kami menghargai apa yang diusulkan oleh teman-teman DPR, tapi saat ini saya meyakini presiden maupun wakil presiden tidak menginginkan adanya kenaikan gaji," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015) malam.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran rendah yang menjadi penghambat laju perekonomian, ‎presiden sudah mengeluarkan perpres. Aturan ini sebagai pengarah tentang percepatan penggunaan anggaran.
"Kami meyakini pada September, Oktober, November, Desember atau dalam waktu empat bulan ini serapan anggaran yang ditargetkan 92-93 persen Insya Allah sudah dapat terpenuhi. Sekarang rata-rata serapan anggaran sudah 50 persen," ujar Pramono.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengakui masalah utama dalam penyerapan anggaran adalah penyelenggara negara baru berbondong-bondong menggunakan anggaran ketika waktu penggunaannya hampir habis. Tentunya, kata dia, harus ada pengawasan yang cukup.
"Jangan sampai kemudian penggunaan anggaran itu tidak sesuai atau tidak tepat dengan yang direncanakan," tutur Pramono. (Bob/Yus/Sar)
Seskab: Jokowi-JK Tak Ingin Gaji Mereka Naik
Jokowi-JK fokus mengatasi masalah perekonomian ketimbang memikirkan kenaikan gaji.
Advertisement