Wagub Djarot: Transmigran DKI Disebar ke 3 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta Urbanisasi masyarakat desa ke Ibu Kota merupakan persoalan yang terus terjadi tiap tahun. Pemerintah Provinsi DKI pun tidak tinggal diam demi meredam serbuan ribuan pendatang ini.

Untuk mencegah kepadatan penduduk, salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI adalah ikut serta dalam program transmigrasi. Rencananya, tahun ini Pemprov akan mengirim 50 kepala keluarga ke beberapa wilayah di Tanah Air.

Keterangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, 50 KK ini akan disebar ke tiga provinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

"Tahun ini 50 KK, tahun depan 116 KK," ujar Djarot di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (22/9/2015).

Djarot menjelaskan, hanya sedikit warga Jakarta yang ikut program transmigrasi. Penyebabnya, Pemprov mematuhi kuota yang diberikan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Namun Djarot memastikan, transmigran dari Ibu Kota sebelum ditempatkan di daerah transmigrasi akan mendapat pembekalan keterampilan.

Meski tahun ini jumlah warga DKI yang ikut transmigrasi masih kecil, tapi Djarot yakin cara ini merupakan solusi jitu mengatasi masalah kepadatan penduduk.

Pernyataan tersebut disampaikan Djarot bukan tanpa alasan. Dia melihat, banyak transmigran Ibu Kota yang sukses di daerah.

"Saya bilang ke kepala dinas, mereka yang berhasil transmigrasi dari DKI Jakarta tolong diekspos. Saya dapat informasi banyak warga DKI yang berhasil, ada bekas pemulung ditransmigrasikan ke Sulawesi Tengah dia berhasil, ini harus diekspos," kata mantan Bupati Blitar ini.

Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, memuji langkah Pemprov DKI yang mendukung program transmigrasi. Meski demikian, menurut dia, masih sedikitnya warga DKI yang ikut transmigrasi bukan karena sedikitnya jumlah kuota.

Hal ini lebih pada kurangnya sosialisasi transmigrasi oleh Pemprov DKI. Oleh sebab itu, kedepannya dia berharap Pemprov lebih dapat meningkatkan penyuluhan terkait manfaat transmigrasi.

"Sosialisasi sekaligus penganggaran dan komitmen daerah harus ditingkatkan, Pak Ahok dan Pak Djarot harus sharing, memberikan instruksi dan petunjuk kepada warganya bahwa transmigrasi menjanjikan," ucap Marwan.

"Kalau misalnya Pemerintah Daerah (DKI Jakarta) komitmen untuk itu (transmigrasi) kami akan tambah kuotanya," ujar Marwan. (Ger/Sun/Sar)