Didoakan Taufik Jadi Tersangka RS Sumber Waras, Ini Kata Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendoakan Gubernur Ahok akan menjadi tersangka dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu berdasar temuan dugaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu menunggu hal itu terwujud. Menurut dia, butuh pembuktian secara hukum untuk benar-benar menasbihkan dirinya sebagai tersangka.

"Ya nggak apa-apa itu kan mesti dibuktikan di hukum, jangan mengasumsi seperti itu dong. Silakan saja kan jaksa sudah panggil kita, KPK juga sudah panggil dan sudah investigasi. Jadi ya silakan saja," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Bagi Ahok tidak ada yang salah dengan pembelian lahan RS Sumber Waras. Harga yang dibayar juga sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan harga pasar yang notabene lebih mahal.

"Kalau gitu pembelian jalan tol semua, termasuk pembebasan jalan layang boleh enggak kalau ada auditor BPK yang menulis berpotensi kerugian negara. Kenapa kamu belinya harga pasar bukan harga NJOP, kalau dengan dasar itu kena semua dong," jelas Ahok.

Pembelian dengan harga pasar juga sesungguhnya diatur dalam Keppres. Hanya saja, DKI memilih membeli dengan harga NJOP karena akan lebih murah.

"Nah salahnya di mana? Ini karena jalannya berbeda, kalau dari sisi hukum itu Jalan Kiai Tapa dari Jalan Tomang Utara. Yang menentukan pokok letak NJOP pajak di Jalan Kiai Tapa siapa? Bukan saya loh, dari Dirjen Pajak dulu," tutup Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik sebelumnya mengingatkan bahwa masalah pembelian lahan RS Sumber Waras masih dalam proses di KPK. Dia juga meyakini Ahok sebentar lagi menjadi tersangka KPK atas kasus tersebut.

"Kita berdoa saja supaya Oktober, Ahok (Basuki) tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, dia enggak akan bisa lepas," kata Taufik.

Sebab, KPK telah meminta BPK untuk melakukan audit investigasi mengenai hal itu. Taufik yakin BPK segera menyelesaikan audit investigasi tersebut, apalagi permintaan tersebut datang dari KPK. (Ali/Dan)