Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penerapan rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2014 Pemprov DKI Jakarta. Ada beberapa catatan yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk ditindaklanjuti.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan kinerja pemprov tidak efektif. Salah satunya karena tidak adanya teladan dari pimpinan, yakni gubernur.
"Bahkan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir berbagai tindakan perlawanan dan pembangkangan hukum marak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keteladanan kepeminpinan dan pernyataan provokatif oleh Gubernur DKI Jakarta," kata Bestari saat membacakan hasil pembahasan P2APBD di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Selain itu, kegemaran Ahok merombak susunan pejabat menjadi sorotan anggota dewan. Dia mempertanyakan dasar hukum dalam pergantian singkat yang dilakukan Ahok selama ini.
"Terkait dengan rotasi jabatan yang dilakukan oleh saudara Gubernur, yang periodesasinya pendek maka perlu adanya standarisasi penilaian terhadap hal tersebut, sebagai parameter dalam melihat kinerja SKPD termasuk landasan hukumnya," lanjut Bestari.
Dewan berharap Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan evaluasi ini sebagai bahan perbaikan ke depan. (Bob/Ado)
DPRD DKI Sebut Ahok Tak Beri Keteladanan ke Bawahannya
Kegemaran Ahok merombak susunan pejabat menjadi sorotan anggota dewan.
Advertisement