Mendagri: Rano Karno Harus Dengarkan Masukan Tokoh Banten

Liputan6.com, Serang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan kepada Gubernur Banten Rano Karno terkait langkah untuk mencegah korupsi di Provinsi Banten. Sehingga pembangunan daerah bisa merata.

"Harus didengarkan masukan dari tokoh masyarakat, mahasiswa, pers khususnya. Itu bisa mencegah terjadinya korupsi," kata Menteri Tjahjo saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-15 Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Minggu (04/10/2015).

Menteri Tjahjo mengingatkan kepada sang Gubernur agar memahami sejarah pembentukan Provinsi Banten. Di mana harapan para tokoh pendiri Provinsi ini menciptakan kesejahteraan masyarakat agar sejajar dengan provins lainnya, terlebih Provinsi Jawa Barat.

"Pimpinan dan tokoh-tokoh itu harus didengar masukannya. Pendiri Provinsi Banten ini yang memisahkan Banten dari Jawa Barat berfikiran masyarakat Banten ingin cepat sejajar dengan Jawa Barat. Masukan, saran harus terus dilibatkan dalam pengambilan politik di Banten," terang dia.

Menteri Tjahjo pun mengajak Rano untuk memperhatikan posisi srategis yang dimiliki Provinsi Banten. Sebagai provinsi penunjang Ibu Kota Jakarta, Banten menjadi daerah transit dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.

Sehingga, lanjut Menteri Tjahjo, harus ada konektivitas antarkabupaten, kota, hingga tingkat kelurahan.

"Gubernur dengan perangkat kebijakannya dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) dan struktur di bawahnya harus sinergi," ujar Menteri Tjahjo.

Menanggapi hal itu, Rano Karno mengaku akan menjalankan segala kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tentu bertujuan menyejahterakan rakyat.

"Kita tingkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dan sesuai tema nasional ayo kerja, diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Banten seluruhnya," ucap Rano. (Ali/Mut)