Awal Mula Ditetapkannya 5 Oktober Jadi HUT TNI

Berubah TKR

BKR tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang maupun di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Lembaga ini berada di bawah komando Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah.

Akhirnya melalui Maklumat Pemerintah pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Perubahan nama itu hingga kini diperingati sebagai hari lahir TNI. Sukarno menunjuk Soepriyadi sebagai panglima TKR.

Selanjutnya, pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Lantaran Indonesia kala itu memiliki barisan bersenjata lainnya, maka pada 5 Mei 1947, Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan TRI dengan barisan bersenjata tersebut. Mereka tergabung dalam wadah bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada 3 Juni 1947.

Selanjutnya peran TNI mulai terlihat. Para prajuritnya mulai dilibatkan dalam perang lokal di Indonesia.

Seperti dalam kurun 1948-1962, TNI menyerang Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Organisasi ini merupakan gerakan militan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

TNI juga membantu menumpas pemberontak Republik Maluku Selatan pada 1963. Tak hanya itu, dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia pada 1961 sampai 1963, TNI juga dilibatkan. Bahkan pada 1962-1965, prajurit TNI juga turun dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Berubah Jadi ABRI

Indonesia sempat mengalami perubahan menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan itu terjadi usai Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar pada Desember 1949.

Seiring perubahan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS). Di dalamnya tergabung TNI dan KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pada 1962, angkatan perang dan kepolisian negara digabung menjadi sebuah organisasi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tujuannya agar tugas lembaga itu menjadi lebih efektif dan efisien.

Era Presiden Soeharto, banyak orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.

Usai Soeharto lengser pada 1998, TNI mengalami perubahan tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI pada 2000. Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer.

Tak hanya itu, nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kembali berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Ali/Mut)*