Sebut TNI sebagai Tentara Rakyat, Jokowi Tuai Pujian

Liputan6.com, Jakarta - Pada peringatan HUT ke-70 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut dalam pidatonya bahwa TNI adalah milik rakyat, dimana presiden menyebut TNI sebagai tentara rakyat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta mengatakan pernyataan presiden tersebut jangan dipandang sebelah mata. Dia pun memuji dan memberikan apresiasi dengan sikap Jokowi itu.

"Saya mengapresiasi spirit dari pidato Presiden Jokowi tadi, bahwa TNI berasal dari rakyat dan tidak boleh berjarak dengan rakyat. Harus juga direfleksikan bahwa TNI perlu kembali ke jati dirinya," ujar Sukamta kepada Liputan6.com, Senin 5 Oktober 2015.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan terminologi kembali ke jati diri ini jangan diartikan secara sempit sebagai fungsi tentara di barak-barak militer saja, tapi hendaknya diartikan bahwa TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

"Artinya, selain fokus pada peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara, TNI boleh membantu tugas-tugas rakyat di lapangan. Yang tidak boleh adalah apabila TNI sampai mengintervensi rakyat yang ujungnya menggerogoti supremasi sipil. Selain itu, TNI juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis," tegas dia.

Sekretaris Fraksi PKS DPR itu pun menjelaskan di era reformasi, TNI sudah menjauhkan dirinya dalam kegiatan sipil dan politik praktis. Tapi ini jangan diartikan negatif bahwa TNI tidak boleh dekat dengan rakyat.

"Bukan seperti itu. Justru ini demi profesionalitas TNI yang pada akhirnya nanti rakyat juga yang mendapatkan manfaatnya, yaitu pertahanan negara yang kuat. Tidak pada tempatnya bila menjauhkan TNI dari kehidupan rakyat sesungguhnya. Justru TNI bersama rakyat harus bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan NKRI," tutur dia.

Masih kata Sukamta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI dapat menjalankan tugas yang bersentuhan langsung dengan rakyat di daerah, tapi tetap dalam koridor peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Dimana semua ini harus berdasarkan penugasan, kebijakan, dan keputusan politik negara.

"Seperti misalnya sekarang, TNI sedang membantu pemerintah dan rakyat di daerah dalam menyelesaikan bencana asap di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Jika TNI berhasil dalam membantu penyelesaian bencana asap ini, maka tidak hanya rakyat yang segan dengan TNI, tapi juga negara-negara lain khususnya negara-negara yang juga terdampak bencana asap ini," pungkas Sukamta. (Ron/Mar)