Dikasih Rp 900 Miliar Pertahun, TVRI Ditantang Maju

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP TVRI dan Dirut LPP RRI menemui banyak kendala. Diantaranya persoalan rumitnya birokrasi yang masih menyelimuti lembaga penyiaran milik pemerintah ini.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, pada pertemuan ini pihaknya ingin mendalami mengenai kebijakan program dua lembaga penyiaran milik pemerintah itu. Menurutnya, ditengah industri penyiaran swasta yang semakin tumbuh berkembang, RRI dan TVRI justru cenderung jalan di tempat.

"Persoalannya RRI dan TVRI ini sudah lama tertinggal secara organisasi, SDM dan teknologi," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Politisi PKS ini berharap, TVRI bisa menjadi lembaga penyiaran yang terdepan dan edukatif di tengah menjamurnya industri penyiaran swasta yang lebih banyak memproduksi program hiburan dan seringkali kurang mendidik.

Walaupun, diakui Mahfudz, TVRI tidak bisa diabandingkan dengan langsung dengan televisi swasta yang ada saat ini. Namun, lanjutnya, yang paling penting itu TVRI punya audien share yang besar di masyarakat.

"Kalau dulu siapa yang tidak kenal dan tidak nonton TVRI. Kita harapannya walaupun stasiun televisi banyak, tapi TVRI masih tetap menjadi media yang diminati masyarakat," tutur dia.

Karena itu, dirinya menyarankan, agar TVRI perlu melakukan perubahan paradigma penyiarannya. Mengingat TVRI digerakan oleh birokrasi, sementara tv swasta digerakan oleh korporasi.

"Bagaimana budaya birokrasi bisa berkompetisi dengan budaya korporasi. Jadi TVRI harus membuat isi siaran bagus dan berkualitas sehingga diminati masyarakat," ujar dia.

Mahfudz juga mengingatkan, agar dengan anggaran Rp 900 miliar pertahun yang digelontorkan negara untuk TVRI bisa digunakan untuk menghasilkan banyak program yang berkualitas.

"Karena bagi televisi swasta anggaran sebesar itu merupakan angka yang cukup besar," pungkas Mahfudz Siddiq. (Dms/Ron)