Tak Cuma Luar Negeri, DPRD DKI juga Ajukan 12 Kali Kunker ke Bali

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta rupanya tidak cukup mengajukan anggaran untuk kunjungan kerja atau kunker ke beberapa sister city di luar negeri. Mereka juga memasukkan usulan kunjungan kerja ke Bali 12 kali pada 2016.

Dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) DPRD DKI Jakarta 2016 tercatat, Badan Anggaran mengajukan 2 kali ke Bali. Pembahasan Badan Musyawarah juga mengajukan 2 kali kunker ke pulau yang sama. Masing-masing mencantumkan anggaran Rp 2,155 miliar.

Tak hanya itu, Badan Kehormatan mengajukan 2 kali kunjungan ke Bali dengan anggaran Rp 511 juta. Kunker ke Pulau Dewata 3 kali juga diajukan panitia khusus dan panitia lainnya dengan anggaran Rp 2,379 miliar. Termasuk, Komisi DPRD mengajukan 3 kali kunker ke Bali dengan anggaran Rp 6,822 miliar.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan, dewan sengaja menganggarkan seluruh kunjungan ke Bali karena biaya transportasinya tertinggi bila dibandingkan ke kota lain.

"Sebenarnya Bali karena patokan harga tertinggi untuk transportnya. Tapi tergantung nanti program kerja teman-teman dewan. Yang penting kami siapkan plafon anggaran tertinggi," kata Sekretaris Dewan, Muhammad Yuliadi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Menurut Yuliadi, kunjungan itu bukan tidak mungkin akan berkurang dibanding yang diajukan, tapi pasti tidak bertambah. Itu karena penggunaan anggaran tidak boleh lebih dari yang ditentukan.

"Jadi sistemnya semacam plafon. Kalau uangnya lebih atau sisa, kan bisa dikembalikan. Soalnya semua anggaran pergi kan sudah ada standar harganya," kata dia.

Bagi Yuliadi, kunjungan dewan ke Bali sudah sesuai dengan kebutuhan kerja anggota DPRD DKI. Karena akan ada tindak lanjut setelah kunjungan berlangsung.

"Setelah kunjungan, hasilnya ditampung di gubernur," ‎pungkas Yuliadi.

Anggota DPRD DKI Jakarta berencana melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Rotterdam, Belanda pada 2016. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang dipelajari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama di Rotterdam. (Rmn/Mut)*