Mensos: Masalah Anak Telantar Harus Masuk Resolusi Kapsul Waktu

Mensos Khofifah Indar Parawansa di Bengkulu (Liputa6.com/ Yuliardi Hadjo Putro)

Liputan6.com, Bengkulu - Program Presiden Jokowi dalam bentuk resolusi yang tertuang dalam kapsul waktu, tiba di Bengkulu pada Senin 12 Oktober 2015. Kapsul waktu itu dilepas dari Sabang, Aceh. Bengkulu menjadi provinsi ke 8 yang dilaluinya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa merespons positif gerakan ayo kerja dan resolusi mimpi Indonesia, yang akan disimpan di Monumen Kapsul Waktu di Kota Merauke Papua dan dibuka pada 2085.

Tetapi dia menyayangkan dari 8 provinsi yang sudah dilalui tim ekspedisi kapsul waktu itu, belum ada satu pun yang memasukkan persoalan anak telantar dan menekan tingginya angka kematian ibu saat melahirkan.

"Persoalan anak telantar dan kematian ibu harus dimasukkan sebagai salah satu resolusi harapan dan mimpi orang Indonesia 70 tahun mendatang," ujar Khofifah di Bengkulu, Senin 12 Oktober 2015.

Ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan, 70 tahun mendatang, diharapkan Indonesia tidak lagi melihat ada anak-anak telantar, anak-anak yang menjadi korban kekerasaan baik fisik maupun seksual, dan tidak ada lagi ibu-ibu meninggal karena melahirkan.

Kapsul Waktu di Bengkulu (Liputa6.com/ Yuliardi Hadjo Putro)

Di antara impian masyarakat Bengkulu dalam resolusi itu berharap, Bengkulu menjadi pusat pendidikan yang terbaik dan memiliki 'World Class Universty' tidak perlu menunggu hingga 70 tahun. Karena jika serius, dalam waktu 5 tahun dapat diwujudkan.

"Jika itu menjadi harapan masyarakat Bengkulu pasti dapat merealisasikan hal itu sesegera mungkin, tidak perlu menunggu 70 tahun untuk memiliki world class university, paling lama 5 tahun," ungkap Khififah seraya mengatakan, dirinya hanya membutuhkan waktu 4 tahun sewaktu membangun sekolah dari tingkat Taman Kanak Kanak hingga SLTA berstandar Internasional di Kota Surabaya.

Selain ikut menyaksikan pembacaan 7 resolusi Provinsi Bengkulu, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan Rp 19,1 miliar, di antaranya kepada kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kemiskinan pedesaan 2015.

2 dari 2 halaman

7 Resolusi Bengkulu

Program kapsul waktu diarak menuju kediaman resmi Gubernur Bengkulu atau biasa disebut Balai Raya Semarak Bengkulu pada Senin 12 Oktober 2015. Kapsul waktu itu disambut pejabat Foruk Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Diantar ketua Kelompok Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja 70 tahun Indonesia Merdeka Nick Nurahman.

Ketua Panitia Daerah Kapsul Waktu M Sholeh mengatakan, dari 4 ribu angket yang disebar ke masyarakat mewakili semua kalangan itu dirangkum menjadi 7 resolusi rakyat Bengkulu. Kemudian, dititipkan pada kapsul waktu yang akan ditanam di monumen di Kota Merauke dan akan dibuka pada 2085.

Kapsul Waktu di Bengkulu (Liputa6.com/ Yuliardi Hadjo Putro)

7 Resolusi yang dibacakan Habin Neiad El-Faruqi dan Khalisa Putri Aqila, murid kelas I SD Madrasah Ibtidayah Plus Ja-Alhaq Kota Bengkulu itu berisi:

1. Tahun 2085 Bengkulu harus mampu menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen

2. Bengkulu dikelola oleh birokrat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Bengkulu memiliki jaringan infrastruktur dan akses stabilitas publik terbaik

4. Bengkulu menjadi pusat pendidikan yang terbaik dengan memiliki world class university

5. Masyarakat Bengkulu yang produktif dan berdaya saing setingkat lebih tinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia

6. Bengkulu sebagai pintu gerbang ekonomi dari kawasan barat Indonesia, dengan terwujudnya Bengkulu sebagai daerah industri yang mampu nengelola bahan baku dari Bengkulu dan daerah sekitarnya

7. Masyarakat Bengkulu yang religius dan harmonis dengan ekosistem.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengaku sangat bahagia dengan diselenggarakannya kegiatan ini. Dia berharap, resolusi ini dapat menjadikan Bengkulu lebih baik di masa mendatang.

"Kapsul waktu memberikan suntikan semangat bagi masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas mimpi tapi bisa terwujud 70 tahun yang akan datang," ujar Junaidi. (Mvi/Rmn)